Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kartu Prakerja, Politisi PAN: Jangan Setelah Pelatihan Tetap Menganggur

Kompas.com - 07/05/2020, 14:34 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PAN Saleh Daulay menilai, program Kartu Prakerja bukan menguntungkan para peserta, melainkan mitra penyedia pelatihan.

Ia mempertanyakan kajian penyediaan pelatihan dalam program Kartu Prakerja.

"Yang diuntungkan dari program ini menurut saya bukan yang ikut program pelatihan, justru malah pelaksana pelatihan itu," kata Saleh dalam tayangan Satu Meja The Forum episode 'Ada Apa dengan Kartu Prakerja?', dikutip dari siaran Kompas TV, Kamis (7/5/2020).

Sebab, menurutnya, sejumlah konten pelatihan Kartu Prakerja dapat diakses secara gratis seperti melalui Youtube.

Baca juga: Tenaga Ahli KSP Sebut Mitra dan Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Dievaluasi

Saleh pun heran mengapa konten-konten yang sebenarnya bisa didapatkan masyarakat secara gratis malah dijadikan konten berbayar dalam Kartu Prakerja.

"Ini kan semua diberikan online, dan dari jenis-jenis pelatihannya rata-rata banyak ditawarkan gratis di internet. Kalau kita datang ke Yotube itu banyak, justru gratis. Yang gratis disuruh bayar, sangat tidak tepat," ucapnya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa pelaksanaan program Kartu Prakerja sangat tidak tepat dieksekusi di tengah pandemi Covid-19.

Apalagi, kata Saleh, anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari semula Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun.

Baca juga: KSP: Kartu Prakerja Dimodifikasi Jadi Semi Bansos, Komponen Pelatihan Hanya 28 Persen

"Saya melihat bahwa pelaksaan Kartu Prakerja tidak tepat dilaksanakan pada saat sekarang. Karena masyarakat yang dibutuhkan saat ini bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tengah situasi ekonomi yang sulit," tuturnya.

Ia mengkritik pelaksanaan pelatihan yang seluruhnya diberikan secara online.

Menurut Saleh, pelatihan kerja harus disertai dengan praktik dan pertemuan langsung.

Kemudian, Saleh juga mempertanyakan kesesuaian konten pelatihan yang disediakan mitra Kartu Prakerja dengan kebutuhan dunia usaha.

Baca juga: Usai Wabah Covid-19, Pemerintah Pastikan Pelatihan Kartu Prakerja Digelar Offline

"Ini kan kita mau pelatihan kerja, lalu sudah ada link and match dengan dunia usaha? Apakah sudah ada keterhubungan dengan dunia usaha? Apakah dunia usaha membutuhkan pelatihan seperi yang mereka ajarkan? Jangan sampai sebelum ikut pelatihan menganggur, setelah pelatihan menganggur," kata Saleh.

Terbuka dievaluasi

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan pemerintah membuka kemungkinan evaluasi terhadap mitra dan penyediaan pelatihan program Kartu Prakerja.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com