Soal Kartu Prakerja, Politisi PAN: Jangan Setelah Pelatihan Tetap Menganggur

Kompas.com - 07/05/2020, 14:34 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PAN Saleh Daulay menilai, program Kartu Prakerja bukan menguntungkan para peserta, melainkan mitra penyedia pelatihan.

Ia mempertanyakan kajian penyediaan pelatihan dalam program Kartu Prakerja.

"Yang diuntungkan dari program ini menurut saya bukan yang ikut program pelatihan, justru malah pelaksana pelatihan itu," kata Saleh dalam tayangan Satu Meja The Forum episode 'Ada Apa dengan Kartu Prakerja?', dikutip dari siaran Kompas TV, Kamis (7/5/2020).

Sebab, menurutnya, sejumlah konten pelatihan Kartu Prakerja dapat diakses secara gratis seperti melalui Youtube.

Baca juga: Tenaga Ahli KSP Sebut Mitra dan Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Dievaluasi

Saleh pun heran mengapa konten-konten yang sebenarnya bisa didapatkan masyarakat secara gratis malah dijadikan konten berbayar dalam Kartu Prakerja.

"Ini kan semua diberikan online, dan dari jenis-jenis pelatihannya rata-rata banyak ditawarkan gratis di internet. Kalau kita datang ke Yotube itu banyak, justru gratis. Yang gratis disuruh bayar, sangat tidak tepat," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, dia menegaskan bahwa pelaksanaan program Kartu Prakerja sangat tidak tepat dieksekusi di tengah pandemi Covid-19.

Apalagi, kata Saleh, anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari semula Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun.

Baca juga: KSP: Kartu Prakerja Dimodifikasi Jadi Semi Bansos, Komponen Pelatihan Hanya 28 Persen

"Saya melihat bahwa pelaksaan Kartu Prakerja tidak tepat dilaksanakan pada saat sekarang. Karena masyarakat yang dibutuhkan saat ini bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tengah situasi ekonomi yang sulit," tuturnya.

Ia mengkritik pelaksanaan pelatihan yang seluruhnya diberikan secara online.

Menurut Saleh, pelatihan kerja harus disertai dengan praktik dan pertemuan langsung.

Kemudian, Saleh juga mempertanyakan kesesuaian konten pelatihan yang disediakan mitra Kartu Prakerja dengan kebutuhan dunia usaha.

Baca juga: Usai Wabah Covid-19, Pemerintah Pastikan Pelatihan Kartu Prakerja Digelar Offline

"Ini kan kita mau pelatihan kerja, lalu sudah ada link and match dengan dunia usaha? Apakah sudah ada keterhubungan dengan dunia usaha? Apakah dunia usaha membutuhkan pelatihan seperi yang mereka ajarkan? Jangan sampai sebelum ikut pelatihan menganggur, setelah pelatihan menganggur," kata Saleh.

Terbuka dievaluasi

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan pemerintah membuka kemungkinan evaluasi terhadap mitra dan penyediaan pelatihan program Kartu Prakerja.

"Sekali lagi, apa yang disediakan mitra terbuka untuk dievaluasi. Bahkan mitra-mitra sendiri nanti akan dievaluasi atau ditambahkan sehingga pilihan makin beragam," kata Donny.

Dia menjelaskan pemerintah memang membuka ruang seluas-luasnya bagi mitra untuk meyediakan berbagai pelatihan.

Baca juga: Rp 5,6 Triliun untuk Pelatihan Daring Prakerja Diambil dari Paket Stimulus Ekonomi III

Kendati demikian, Donny menegaskan seluruh pelatihan yang disediakan mitra Kartu Prakerja telah melalui verifikasi.

"Tentu saja semua pelatihan melalui verifikasi dan supervisi. Tapi ini adalah pasar pelatihan, jadi semua orang bisa memilih pelatihan yang paling disukai," ucapnya.

"Nanti kalau ada satu yang paling diminati akan disediakan terus oleh pemerintah melalui mitra yang ditunjuk," imbuh Donny.

Selain itu, Donny mengakui bahwa Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 telah melalui modifikasi ulang.

Ia menyatakan Kartu Prakerja saat ini didesain menjadi program semi bantuan sosial.

Baca juga: Politikus PKS Minta Kartu Prakerja Disetop, Ini Alasannya...

"Awalnya memang didesain untuk pelatihan, memberikan skilling, reskilling, dan upskillingbagi para pekerja berupa pelatihan online dan offline. Lalu kita mengalami pandemi Covid-19 yang berdampak ekonomi berat, terutama jumlah PHK yang menggelembung cukup besar. Karena itu Prakerja didesain ulang jadi semi bansos," jelasnya.

Menurut dia, komponen pelatihan dalam Kartu Prakerja hanya 28 persen dari total manfaat yang diterima pendaftar.

Donny menjelaskan sebagian besar manfaat Kartu Prakerja merupakan insentif finansial.

"Sebagian besar isinya insentif finansial supaya mereka yang kena PHK bisa bertahan selama krisis berlangsung. Ada Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan akan diberikan, lalu insentif pascasurvei total Rp 150 rribu," terangnya.

"Komponen pelatihan hanya sekitar 28 persen dari total manfaat yang diterima mereka yang terdampak," imbuh Donny.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Tersangka? Ini Kata KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Tersangka? Ini Kata KPK

Nasional
Jokowi: Meski Sudah Divaksin Harus Tetap Patuh Prokes, Pakai Masker

Jokowi: Meski Sudah Divaksin Harus Tetap Patuh Prokes, Pakai Masker

Nasional
UPDATE: Tambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.201.559

UPDATE: Tambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.201.559

Nasional
Sekjen Gerindra Bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas

Sekjen Gerindra Bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas

Nasional
Kemenkes Sebut Produksi Vaksin Merah Putih agar RI Tak Bergantung pada Impor

Kemenkes Sebut Produksi Vaksin Merah Putih agar RI Tak Bergantung pada Impor

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

Nasional
KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

Nasional
Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nasional
KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: 'Insya Allah' Kita Hidup Normal

Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: "Insya Allah" Kita Hidup Normal

Nasional
Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.