Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kartu Prakerja, Politisi PAN: Jangan Setelah Pelatihan Tetap Menganggur

Kompas.com - 07/05/2020, 14:34 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PAN Saleh Daulay menilai, program Kartu Prakerja bukan menguntungkan para peserta, melainkan mitra penyedia pelatihan.

Ia mempertanyakan kajian penyediaan pelatihan dalam program Kartu Prakerja.

"Yang diuntungkan dari program ini menurut saya bukan yang ikut program pelatihan, justru malah pelaksana pelatihan itu," kata Saleh dalam tayangan Satu Meja The Forum episode 'Ada Apa dengan Kartu Prakerja?', dikutip dari siaran Kompas TV, Kamis (7/5/2020).

Sebab, menurutnya, sejumlah konten pelatihan Kartu Prakerja dapat diakses secara gratis seperti melalui Youtube.

Baca juga: Tenaga Ahli KSP Sebut Mitra dan Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Dievaluasi

Saleh pun heran mengapa konten-konten yang sebenarnya bisa didapatkan masyarakat secara gratis malah dijadikan konten berbayar dalam Kartu Prakerja.

"Ini kan semua diberikan online, dan dari jenis-jenis pelatihannya rata-rata banyak ditawarkan gratis di internet. Kalau kita datang ke Yotube itu banyak, justru gratis. Yang gratis disuruh bayar, sangat tidak tepat," ucapnya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa pelaksanaan program Kartu Prakerja sangat tidak tepat dieksekusi di tengah pandemi Covid-19.

Apalagi, kata Saleh, anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari semula Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun.

Baca juga: KSP: Kartu Prakerja Dimodifikasi Jadi Semi Bansos, Komponen Pelatihan Hanya 28 Persen

"Saya melihat bahwa pelaksaan Kartu Prakerja tidak tepat dilaksanakan pada saat sekarang. Karena masyarakat yang dibutuhkan saat ini bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tengah situasi ekonomi yang sulit," tuturnya.

Ia mengkritik pelaksanaan pelatihan yang seluruhnya diberikan secara online.

Menurut Saleh, pelatihan kerja harus disertai dengan praktik dan pertemuan langsung.

Kemudian, Saleh juga mempertanyakan kesesuaian konten pelatihan yang disediakan mitra Kartu Prakerja dengan kebutuhan dunia usaha.

Baca juga: Usai Wabah Covid-19, Pemerintah Pastikan Pelatihan Kartu Prakerja Digelar Offline

"Ini kan kita mau pelatihan kerja, lalu sudah ada link and match dengan dunia usaha? Apakah sudah ada keterhubungan dengan dunia usaha? Apakah dunia usaha membutuhkan pelatihan seperi yang mereka ajarkan? Jangan sampai sebelum ikut pelatihan menganggur, setelah pelatihan menganggur," kata Saleh.

Terbuka dievaluasi

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan pemerintah membuka kemungkinan evaluasi terhadap mitra dan penyediaan pelatihan program Kartu Prakerja.

"Sekali lagi, apa yang disediakan mitra terbuka untuk dievaluasi. Bahkan mitra-mitra sendiri nanti akan dievaluasi atau ditambahkan sehingga pilihan makin beragam," kata Donny.

Dia menjelaskan pemerintah memang membuka ruang seluas-luasnya bagi mitra untuk meyediakan berbagai pelatihan.

Baca juga: Rp 5,6 Triliun untuk Pelatihan Daring Prakerja Diambil dari Paket Stimulus Ekonomi III

Kendati demikian, Donny menegaskan seluruh pelatihan yang disediakan mitra Kartu Prakerja telah melalui verifikasi.

"Tentu saja semua pelatihan melalui verifikasi dan supervisi. Tapi ini adalah pasar pelatihan, jadi semua orang bisa memilih pelatihan yang paling disukai," ucapnya.

"Nanti kalau ada satu yang paling diminati akan disediakan terus oleh pemerintah melalui mitra yang ditunjuk," imbuh Donny.

Selain itu, Donny mengakui bahwa Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 telah melalui modifikasi ulang.

Ia menyatakan Kartu Prakerja saat ini didesain menjadi program semi bantuan sosial.

Baca juga: Politikus PKS Minta Kartu Prakerja Disetop, Ini Alasannya...

"Awalnya memang didesain untuk pelatihan, memberikan skilling, reskilling, dan upskillingbagi para pekerja berupa pelatihan online dan offline. Lalu kita mengalami pandemi Covid-19 yang berdampak ekonomi berat, terutama jumlah PHK yang menggelembung cukup besar. Karena itu Prakerja didesain ulang jadi semi bansos," jelasnya.

Menurut dia, komponen pelatihan dalam Kartu Prakerja hanya 28 persen dari total manfaat yang diterima pendaftar.

Donny menjelaskan sebagian besar manfaat Kartu Prakerja merupakan insentif finansial.

"Sebagian besar isinya insentif finansial supaya mereka yang kena PHK bisa bertahan selama krisis berlangsung. Ada Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan akan diberikan, lalu insentif pascasurvei total Rp 150 rribu," terangnya.

"Komponen pelatihan hanya sekitar 28 persen dari total manfaat yang diterima mereka yang terdampak," imbuh Donny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com