Kepala PPATK: Kasus Jiwasraya Butuh Perhatian

Kompas.com - 07/05/2020, 08:33 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Presiden secara resmi melantik Dian Ediana Rae sebagai Kepala PPATK menggantikan Kiagus Ahmad Badaruddin yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Presiden secara resmi melantik Dian Ediana Rae sebagai Kepala PPATK menggantikan Kiagus Ahmad Badaruddin yang meninggal dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) Dian Ediana Rae menyatakan, kasus korupsi Jiwasraya membutuhkan perhatian khusus.

Hal itu disampaikan Dian usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/5/2020).

"Kalau kita lihat asuransi misalnya asuransi Jiwasraya, butuh perhatian dari PPATK. Kita kerja sama intens dengan Kejakgung untuk selesaikan masalah ini," kata Dian.

Baca juga: Jokowi Lantik Dian Ediana Rae Jadi Kepala PPATK, Gantikan Kiagus Badarudin

Ia mengatakan, dalam menangani kasus korupsi seperti Jiwasraya dan lainnya, semestinya penegak hukum tak hanya menargetkan pengembalian aset.

Ia mengatakan, sudah saatnya penegak hukum menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dian pun berharap ke depannya aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan Polri jeli dalam melihat adanya kemungkinan tindak pidana pencucian uang dalam setiap kasus korupsi.

Baca juga: Dian Ediana Rae, Doktor Hukum Ekonomi Keuangan yang Menjabat Kepala PPATK

Ia juga menyatakan PPATK siap membantu para aparat penegak hukum untuk menelusuri transaksi keuangan dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang.

"Seharusnya kita tidak menggantungkan ke penyitaan tapi ke TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Ini yang terkait penyitaan aset ini diharapkan ada peningkatan recovery aset negara," ujar Dian.

"Misalnya korupsi Rp 1 triliun yang disita hanya Rp 200 miliar masih ada Rp 800 miliar yang dikejar. Melalui TPPU kita follow the money," lanjut dia.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X