Dian Ediana Rae, Doktor Hukum Ekonomi Keuangan yang Menjabat Kepala PPATK

Kompas.com - 06/05/2020, 14:24 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Presiden secara resmi melantik Dian Ediana Rae sebagai Kepala PPATK menggantikan Kiagus Ahmad Badaruddin yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Presiden secara resmi melantik Dian Ediana Rae sebagai Kepala PPATK menggantikan Kiagus Ahmad Badaruddin yang meninggal dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik  Dian Ediana Rae sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) periode tahun 2020-2021, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Dian mengisi jabatan Kepala PPATK setelahd pejabat sebelumnya, Kiagus Ahmad Badaruddin, meninggal dunia pada 14 Maret lalu.

Baca juga: Jokowi Lantik Dian Ediana Rae Jadi Kepala PPATK, Gantikan Kiagus Badarudin

 

Dian sebelumnya menjabat Wakil Kepala PPATK, yang dilantik untuk masa jabatan periode tahun 2016-2021.

Ketua Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan, Dian bukanlah sosok yang asing di bidang ekonomi dan hukum.

Doktor Bidang Hukum Ekonomi Keuangan dari Universitas Indonesia ini pernah menjadi pejabat karier di Bank Indonesia.

"Jabatan yang pernah diemban Kepala Perwakilan Bank Indonesia di London pada tahun 2010-2013, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI yang meliputi Jawa Barat dan Banten pada 2013-2014, dan Kepala Departemen Regional I Bank Indonesia pada periode tahun 2014-2016," papar Natsir dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: RSUP Persahabatan Ulang Tes Virus Corona Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin

Dian juga pernah terpilih sebagai Vice Chair di Kelompok Kerja Pertukaran Informasi The Egmont Group, kemudian dilanjutkan sebagai Regional Representative The Egmont Group untuk kawasan Asia Pasifik.

Selain itu ia pernah menjadi anggota The Egmont Group Committee, serta sebagai Co-Chair dalam Financial Intelligence Consultative Group (FICG) di kawasan Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru.

Untuk diketahui, The Egmont Group merupakan organisasi internasional yang mewadahi berkumpulnya seluruh lembaga intelijen keuangan (Financial Intelligence Unit) di dunia.

"Dengan berbagai amanat yang diembannya di berbagai forum internasional tersebut, ia membawa Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme," tulis Natsir.

Baca juga: Kepala PPATK Tutup Usia karena Pneumonia, Ginjal, hingga Diabetes

"Serta mendorong berbagai negara lainnya untuk mematuhi standar internasional anti-pencucian uang, baik dalam bentuk sponsor keanggotaan di forum internasional hingga memberikan dukungan teknis (technical assistance) ke berbagai negara," lanjut Natsir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Tak Terkendali, IDI Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Covid-19 Serentak

Pandemi Tak Terkendali, IDI Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Covid-19 Serentak

Nasional
Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

Nasional
PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

Nasional
Jalin Kerja Sama dengan UNICEF, Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Stunting hingga Kematian Bayi

Jalin Kerja Sama dengan UNICEF, Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Stunting hingga Kematian Bayi

Nasional
Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

Nasional
Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan 'Merit System'

Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan "Merit System"

Nasional
Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Kompleks dengan Soeharto di Astana Giribangun

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Kompleks dengan Soeharto di Astana Giribangun

Nasional
Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Nasional
Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Nasional
KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X