Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PAN: Insya Allah Mas Hanafi Akan Tetap Ada di PAN

Kompas.com - 06/05/2020, 17:15 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay membenarkan pengunduran diri Hanafi Rais dari jabatannya di DPR dan kepengurusan PAN.

"Saya mengonfirmasi bahwa Mas Hanafi Rais benar mengajukan pengunduran diri sebagai ketua fraksi dan anggota fraksi PAN DPR RI," kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (6/5/2020).

Saleh mengatakan, Hanafi sudah mengajukan surat pengunduran diri tersebut ke DPP PAN. Namun, secara formal, surat tersebut belum diterima DPP.

"Karena itu, belum ada pembicaraan apa pun di DPP terkait surat tersebut," ujar dia.

Baca juga: Hanafi Rais Mundur dari Kepengurusan PAN dan Keanggotaan DPR

Menurut Saleh, Ketua Umum Zulkifli Hasan sudah mengetahui pengunduran diri Hanafi.

Zulkifli, kata dia, mengapresiasi kinerja Hanafi sebagai kader PAN yang pekerja keras, cerdas, santun, dan rendah hati.

"Bang Zulhas sering memuji Mas Hanafi. Katanya, Mas Hanafi itu kader yang sangat baik. Saya sendiri sering mendengar Bang Zulhas menyampaikan rasa sayangnya kepada Mas Hanafi," ucap dia. 

Berdasarkan hal itu, Saleh mengatakan, internal partai akan membahas surat pengunduran diri tersebut sesuai mekanisme.

Namun, ia yakin pengunduran diri Hanafi akan ditolak DPP PAN. Sebab, sejauh ini tidak ada permasalahan yang melibatkan Hanafi.

"Insya Allah, Mas Hanafi akan tetap ada di PAN. Kalaupun ada hal-hal yang dinilai perlu diperbaiki, akan didiskusikan dan dibicarakan secara baik-baik," kata dia. 

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2019-2024 Hanafi Rais menyatakan mundur dari jabatannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus di kepengurusan PAN.

Baca juga: Didukung Amien Rais, Mulfachri Harahap Gandeng Hanafi Rais dalam Kongres PAN

Keputusan Hanafi terlampir dalam surat tertanggal 5 Mei 2020.

"Bersama surat ini, saya menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan DPP PAN 2020-2025, dari Ketua Fraksi PAN DPR RI, dan dari anggota DPR RI Fraksi PAN 2019-2024," tulis Hanafi dalam surat yang ia tanda tangani tersebut.

Hanafi mengatakan, pasca-Kongres PAN pada Februari lalu, ia berharap partainya dapat menegakkan prinsip keadilan untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan antarkader.

Namun, ia menilai, Kongres V PAN justru sarat akan kekerasan dan mencoreng wajah partai.

Di sisi lain, Hanafi berpendapat, saat ini PAN cenderung bersikap konformitas terhadap kebijakan pemerintah.

Padahal, menurut dia, banyak kader dan simpatisan ingin PAN menjadi antitesis dari pemegang kekuasaan.

"Kecenderungan melakukan konformitas terhadap kekuasaan sekalipun didahului dengan kritik-kritik, bukan sikap yang adil di saat banyak kader dan simpatisan menaruh harapan PAN menjadi antitesis dari pemegang kekuasaan," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com