Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta Sinergi Mendata Penerima Bansos

Kompas.com - 05/05/2020, 09:14 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemprov DKI Jakarta bersinergi dalam mendata para penerima bantuan sosial (bansos).

Sebab, masih ditemukan data tumpang tindih dalam pembagian bansos Presiden yang disalurkan Kemensos di wilayah DKI Jakarta.

Tumpang tindih data tersebut mengakibatkan banyak warga yang membutuhkan bansos tidak mendapatkan bantuan karena tak terdata.

"Perlu sinergi data keluarga penerima manfaat (KPM) dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru sehingga penyaluran bansos Presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," ujar Muhadjir dalam Rapat Tingkat Menteri dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada Senin (4/5/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Agar Efisien, Pemprov DKI Disarankan Salurkan Bansos Tahap 2 dalam Bentuk Uang Tunai

Muhadjir mengatakan, sinergi antara Kemensos dengan Pemprov DKI Jakarta dalam pendataan penerima bansos ini harus dilakukan agar tak terulang kasus serupa saat penyaluran bansos.

Apalagi bansos akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut hingga bulan Juli mendatang.

"Pak Mensos dan Pak Gubernur DKI mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos Presiden ini agar tak kembali tumpang tindih untuk pembagian gelombang kedua pada pekan ketiga bulan Mei," kata Muhadjir.

Pembenahan data tersebut, kata Muhadjir bisa dimanfaatkan untuk memutakhirkan dan melengkapi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang sudah ada.

Baca juga: Bansos Terbatas, Masyarakat Mampu Diminta Tak Ambil meski Terdata sebagai Penerima

Adapun penyaluran bansos dari Presiden untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah hampir rampung.

Data Kemensos per 4 Mei 2020 pukul 14.00 WIB, bansos tersebut telah disalurkan kepada 757.542 KPM atau 79,9 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.

Di wilayah DKI Jakarta, Kemensos akan menyalurkan bantuan tersebut kepada 1,3 juta KPM. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan kepada 1,1 juta KPM.

Sementara itu, sebanyak 600.000 KPM juga akan dibagikan bansos Presiden oleh Kemensos untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Baca juga: Presiden Jokowi: Pekan Ini Semua Harus Sudah Terima Bansos

Sama halnya seperti di DKI, penyaluran bansos Presiden di Bodetabek juga menggunakan data DTKS dan data usulan Bupati/Walikota.

Muhadjir juga meminta Kemensos dan kepala daerah di wilayah tersebut untuk bersinergi melakukan sinkronisasi data penerimanya.

"Data usulan perlu dilakukan sinkronisasi dengan bansos lainnya untuk menghindari bantuan sosial yang tumpang tindih," kata dia.

Termasuk juga soal pemenuhan kuota yang telah disediakan agar dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan target penerima adalah DTKS dan non DTKS yang memenuhi syarat sebagai penerima bansos.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Nasional
Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Nasional
Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Nasional
Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Nasional
Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Nasional
Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Nasional
Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Nasional
Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Nasional
Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Nasional
Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Nasional
Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Nasional
Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Nasional
Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com