Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/05/2020, 09:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemprov DKI Jakarta bersinergi dalam mendata para penerima bantuan sosial (bansos).

Sebab, masih ditemukan data tumpang tindih dalam pembagian bansos Presiden yang disalurkan Kemensos di wilayah DKI Jakarta.

Tumpang tindih data tersebut mengakibatkan banyak warga yang membutuhkan bansos tidak mendapatkan bantuan karena tak terdata.

"Perlu sinergi data keluarga penerima manfaat (KPM) dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru sehingga penyaluran bansos Presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," ujar Muhadjir dalam Rapat Tingkat Menteri dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada Senin (4/5/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Agar Efisien, Pemprov DKI Disarankan Salurkan Bansos Tahap 2 dalam Bentuk Uang Tunai

Muhadjir mengatakan, sinergi antara Kemensos dengan Pemprov DKI Jakarta dalam pendataan penerima bansos ini harus dilakukan agar tak terulang kasus serupa saat penyaluran bansos.

Apalagi bansos akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut hingga bulan Juli mendatang.

"Pak Mensos dan Pak Gubernur DKI mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos Presiden ini agar tak kembali tumpang tindih untuk pembagian gelombang kedua pada pekan ketiga bulan Mei," kata Muhadjir.

Pembenahan data tersebut, kata Muhadjir bisa dimanfaatkan untuk memutakhirkan dan melengkapi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang sudah ada.

Baca juga: Bansos Terbatas, Masyarakat Mampu Diminta Tak Ambil meski Terdata sebagai Penerima

Adapun penyaluran bansos dari Presiden untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah hampir rampung.

Data Kemensos per 4 Mei 2020 pukul 14.00 WIB, bansos tersebut telah disalurkan kepada 757.542 KPM atau 79,9 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.

Di wilayah DKI Jakarta, Kemensos akan menyalurkan bantuan tersebut kepada 1,3 juta KPM. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan kepada 1,1 juta KPM.

Sementara itu, sebanyak 600.000 KPM juga akan dibagikan bansos Presiden oleh Kemensos untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Baca juga: Presiden Jokowi: Pekan Ini Semua Harus Sudah Terima Bansos

Sama halnya seperti di DKI, penyaluran bansos Presiden di Bodetabek juga menggunakan data DTKS dan data usulan Bupati/Walikota.

Muhadjir juga meminta Kemensos dan kepala daerah di wilayah tersebut untuk bersinergi melakukan sinkronisasi data penerimanya.

"Data usulan perlu dilakukan sinkronisasi dengan bansos lainnya untuk menghindari bantuan sosial yang tumpang tindih," kata dia.

Termasuk juga soal pemenuhan kuota yang telah disediakan agar dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan target penerima adalah DTKS dan non DTKS yang memenuhi syarat sebagai penerima bansos.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota KPU-Bawaslu Harap DKPP Pulihkan Kepercayaan Publik akibat Isu Kecurangan Pemilu

Mantan Anggota KPU-Bawaslu Harap DKPP Pulihkan Kepercayaan Publik akibat Isu Kecurangan Pemilu

Nasional
Jelang Pemilu 2024, Jokowi Pesan TNI-Polri Jaga Kondusivitas dan Tak Ikut Politik Praktis

Jelang Pemilu 2024, Jokowi Pesan TNI-Polri Jaga Kondusivitas dan Tak Ikut Politik Praktis

Nasional
Jokowi Tugaskan TNI-Polri Jaga Industrialisasi, Berantas Praktik Tambang dan Ekspor Ilegal

Jokowi Tugaskan TNI-Polri Jaga Industrialisasi, Berantas Praktik Tambang dan Ekspor Ilegal

Nasional
Densus 88 Sebut Oknum Polisi yang Bunuh Sopir Taksi Online di Depok Sering Lakukan Pelanggaran

Densus 88 Sebut Oknum Polisi yang Bunuh Sopir Taksi Online di Depok Sering Lakukan Pelanggaran

Nasional
KG Media Hadirkan Gagas RI, Panggung bagi Anak Bangsa yang Punya Gagasan Besar untuk Indonesia

KG Media Hadirkan Gagas RI, Panggung bagi Anak Bangsa yang Punya Gagasan Besar untuk Indonesia

Nasional
Jokowi Minta TNI-Polri Punya Visi yang Sama, Jaga Hilirisasi Berjalan Baik

Jokowi Minta TNI-Polri Punya Visi yang Sama, Jaga Hilirisasi Berjalan Baik

Nasional
Tiba di PN Jakarta Barat, Enam Anak Buah Irjen Teddy Hadiri Sidang Lanjutan

Tiba di PN Jakarta Barat, Enam Anak Buah Irjen Teddy Hadiri Sidang Lanjutan

Nasional
Bubarnya GP Mania Sebelum Benar-benar Berjuang untuk Ganjar Pranowo...

Bubarnya GP Mania Sebelum Benar-benar Berjuang untuk Ganjar Pranowo...

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law: Diprotes IDI dan Partai Buruh, tapi Tetap 'Digas' DPR

RUU Kesehatan Omnibus Law: Diprotes IDI dan Partai Buruh, tapi Tetap "Digas" DPR

Nasional
Elektabilitas Nasdem Diprediksi Turun jika Terus 'Main Dua Kaki', Usung Anies tapi Tak Mau Pisah dari Jokowi

Elektabilitas Nasdem Diprediksi Turun jika Terus "Main Dua Kaki", Usung Anies tapi Tak Mau Pisah dari Jokowi

Nasional
Ketua Komisi II DPR Bakal Dalami Isu Perpanjangan Masa Jabatan Kades dan Penghapusan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Bakal Dalami Isu Perpanjangan Masa Jabatan Kades dan Penghapusan Gubernur

Nasional
KPK Geledah Kantor Dinas PU Pemprov Papua Terkait Kasus Lukas Enembe

KPK Geledah Kantor Dinas PU Pemprov Papua Terkait Kasus Lukas Enembe

Nasional
Janji-janji Jokowi Setelah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot

Janji-janji Jokowi Setelah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot

Nasional
Eks Ketua Bawaslu Gelisah Bawaslu Sekarang Banyak Tak Tahu soal Dugaan Kecurangan Pemilu

Eks Ketua Bawaslu Gelisah Bawaslu Sekarang Banyak Tak Tahu soal Dugaan Kecurangan Pemilu

Nasional
Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.