Formappi: Bukan Kali Ini Saja DPR Gagal Tentukan Skala Prioritas Pembahasan RUU

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, kegagalan DPR dalam menentukan skala prioritas pembahasan sebuah rancangan undang-undang (RUU) bukan kali ini saja terjadi.

Tak heran, bila di tengah pandemi Covid-19 DPR justru lebih sibuk membahas sejumlah RUU kontroversial bersama pemerintah, dibandingkan menyuarakan langkah yang tepat agar pandemi ini segera berakhir.

"Kegagalan menentukan prioritas kerja sudah menjadi cerita abadi sejak DPR era reformasi," kata Lucius menanggapi kritik yang disampaikan presenter Mata Najwa, Najwa Shihab, terhadap DPR, Senin (4/5/2020).

Baca juga: DPR dan Pemerintah Diminta Fokus Tangani Covid-19

Sebagai perpanjangan suara rakyat, ia menambahkan, sudah menjadi kewajiban anggota DPR untuk menyuarakan pendapat masyarakat untuk mengatasi persoalan yang tengah terjadi.

Namun ironisnya, aspirasi dan kritik itu justru disampaikan oleh masyarakat sendiri.

"Suara kritis seperti itu justru tak muncul dari mulut anggota DPR yang secara khusus mengemban tugas menjadi wakil rakyat," tegasnya.

Lucius menambahkan, tidak sedikit RUU yang dibahas di DPR hanya menyangkut kepentingan parpol dan nasib anggota DPR sendiri, atau titipan kelompok tertentu agar pembahasannya cepat diselesaikan.

Sementara, pembahasan sejumlah RUU prioritas yang menyangkut kepentingan masyarakat umum justru banyak yang dibiarkan atau bertele-tele.

Sebelumnya, melalui sebuah video yang tersebar, Najwa mengkritik kinerja DPR di masa pandemi Covid-19.

Sebab, pada saat banyak parlemen negara lain fokus melawan penyebaran Covid-19, DPR justru terkesan mencuri kesempatan membahas RUU kontroversial, seperti RUU Cipta Kerja, RUU Pemasyarakatan, dan RKUHP.

"Membahas UU yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga. Di tengah pandemi, yang jatuh cinta saja berani menunda nikah. Ini kok DPR buru-buru banget seperti lagi kejar setoran?" ucap Najwa.

"Setiap tindakan dan keputusan di masa kritis mencerminkan prioritas. Atau memang inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami sekarang ini?" imbuh dia.

Baca juga: Habiburokhman Jawab Kritik Najwa Shihab: Ini Serangan Balik...

Najwa menegaskan, tidak ada satu pun RUU yang tidak penting. Namun, ketika negara tengah menghadapi kondisi kritis seperti saat ini, seharusnya DPR dapat membuat skala prioritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Justru karena semua UU penting, aneh kalau pembahasannya diseriusi di waktu sekarang. Saat dimana perhatian dan konsentrasi kita terkuras bertahan hidup di tengah wabah," tegasnya.

"Jika ngotot melakukan pembahasan, jangan salahkan bila ada anggapan DPR tidak menjadikan perang melawan corona sebagai prioritas," imbuh dia.

Najwa juga mengingatkan bahwa hingga kini belum ada mekanisme yang mengatur pembahasan RUU secara virtual. Sehingga, ketika sebuah produk dihasilkan secara virtual, maka berpotensi cacat hukum dan rawan digugat hasilnya.