Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensos Akui Data Penerima Bansos Belum Lengkap, Warga yang Sebelumnya Tak Butuh Jadi Butuh

Kompas.com - 01/05/2020, 19:36 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Rl, Andi Z. A. Dulung mengakui data penerima bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19 belum sempurna.

Andi mengatakan, masyarakat yang sebelumnya tidak membutuhkan bantuan sosial, menjadi membutuhkan bansos pada masa pandemi Covid-19, sehingga jumlahnya bertambah.

Ia juga menjelaskan, saat ini Kemensos memiliki data 27 juta orang yang berhak menerima bansos sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Baca juga: May Day di Tengah Pandemi, Buruh Ramai-ramai WhatsApp Anggota DPR Sampaikan Aspirasi

"Kita berpikir pasti tidak ada yang selalu tepat. Pasti ada eklusion dan inklusion error," kata Andi dalam diskusi secara virtual bertajuk 'Bantuan Sosial di Tengah Pandemi: Sudahkah Tepat Sasaran?', Jumat (1/5/2020).

Andri mengatakan, untuk mengatasi ketidaklengkapan data tersebut, Kemensos sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk kembali menyisir masyarakat yang belum terdaftar.

"Justru disisir oleh pemerintah daerah, harapan kita, kami terbuka jika ada anggota baru atau daftar list," ujarnya.

Menurut Andi, pemerintah daerah bisa menggunakan APBD untuk memberikan bantuan sosial kepada warga belum masuk data Kemensos.

Baca juga: Sepekan, 7.043 Kendaraan yang Ingin Keluar Jakarta Diminta Putar Balik

"Kita arahkan ke APBD atau daerah mereka tinggal," ucapnya.

Lebih lanjut, Andi mengatakan, sumber data awal Kemensos disusun sejak 2011 dibantu Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut sempat dimukhtahirkan pada tahun 2015.

Kemudian, Kemensos mengambil 40 persen penduduk dengan ekonomi di bawah. Namun, data tersebut belum kembali dimukhtahirkan karena tidak ada anggaran.

"Karena anggaran tak ada, kita kembalikan ke UU bahwa yang berhak mengirimkan memperbaiki data ini bupati dan wali kota. Maka silahkan diperbaiki, mana mau keluar, mana mau masuk baru, silahkan diusulkan. Ini yang berjalan secara online, ada program SIKS NG," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com