Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

May Day di Tengah Pandemi, Buruh Ramai-ramai WhatsApp Anggota DPR Sampaikan Aspirasi

Kompas.com - 01/05/2020, 19:18 WIB
Ihsanuddin,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perayaan May Day di tengah pandemi Covid-19 tak menyurutkan kelompok buruh untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya para buruh menggelar aksi di jalanan, kali ini mereka menyampaikan aspirasi langsung ke para wakil rakyat.

Aksi ini dimotori oleh berbagi serikat buruh yang tergabung dalam GEBRAK, di antaranya Sindikasi, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dan Jarkom Perbankan.

Baca juga: May Day di Tengah Pandemi, Serikat Buruh Bagikan APD untuk Tenaga Medis

Direktur Advokasi Sindikasi Nuraini menyebut, di tengah pandemi Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, para buruh tetap berusaha menyuarakan aspirasinya.

Hal utama yang disuarakan adalah terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dianggap merugikan kelompok buruh.

Ia meyakini meski dilakukan secara online, namun aksi ini akan mendapat perhatian karena melibatkan buruh dalam jumlah besar.

"Instruksi itu untuk semua pekerja anggota di organisasi GEBRAK, kalau diasumsikan semua pekerja/buruh itu melakukannya bisa ratusan ribu," kata Nuraini kepada Kompas.com, Jumat (1/5/2020).

Pesan WhatsApp dikirimkan kepada tiga pimpinan Badan Legislasi DPR RI, yakni Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya dan Rieke Diah Pitaloka.

Baca juga: Tanpa Demo, Serikat Buruh Peringati May Day dengan Bagi Bansos dan Pasang Spanduk

Para buruh mengirimkan pesan berbunyi:

"Omnibus Law RUU Cipta Kerja bukan untuk menciptakan lapangan kerja. Sejak 2013 hingga 2019, investasi sudah terus meningkat tapi serapan tenaga kerja justru terus turun. Omnibus Law ini untuk siapa kalau bukan untuk melayani investor?"

"Pak, Bu, berhenti mengobral murah tenaga kerja dan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan investasi. Kita kesulitian bertahan hidup karena COVID-19. Jangan ambil kesempatan!!! Batalkan pembahasan SELURUH Omnibus Law! Atasi virus, cabut Omnibus!" demikian salinan pesan yang akan dikirim ke nomor tiga pimpinan Baleg DPR RI itu."

Selain itu, aksi juga dilakukan dengan mengunggah konten tuntutan di berbagai platform media sosial. Para buruh menggunakan bermacam tagar seperti #MayDay2020 #AtasiVirusCabutOmnihus #TolakOmnibusLaw dan #RakyatBantuRakyat. Dalam setiap unggahannya, mereka menyebut akun resmi DPR RI, Presiden Joko Widodo, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kantor Staf Presiden. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com