May Day di Tengah Pandemi, Buruh Ramai-ramai WhatsApp Anggota DPR Sampaikan Aspirasi

Kompas.com - 01/05/2020, 19:18 WIB
 Peringatan Hari Buruh 1 Mei KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Peringatan Hari Buruh 1 Mei
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Perayaan May Day di tengah pandemi Covid-19 tak menyurutkan kelompok buruh untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya para buruh menggelar aksi di jalanan, kali ini mereka menyampaikan aspirasi langsung ke para wakil rakyat.

Aksi ini dimotori oleh berbagi serikat buruh yang tergabung dalam GEBRAK, di antaranya Sindikasi, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dan Jarkom Perbankan.

Baca juga: May Day di Tengah Pandemi, Serikat Buruh Bagikan APD untuk Tenaga Medis

Direktur Advokasi Sindikasi Nuraini menyebut, di tengah pandemi Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, para buruh tetap berusaha menyuarakan aspirasinya.

Hal utama yang disuarakan adalah terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dianggap merugikan kelompok buruh.

Ia meyakini meski dilakukan secara online, namun aksi ini akan mendapat perhatian karena melibatkan buruh dalam jumlah besar.

"Instruksi itu untuk semua pekerja anggota di organisasi GEBRAK, kalau diasumsikan semua pekerja/buruh itu melakukannya bisa ratusan ribu," kata Nuraini kepada Kompas.com, Jumat (1/5/2020).

Pesan WhatsApp dikirimkan kepada tiga pimpinan Badan Legislasi DPR RI, yakni Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya dan Rieke Diah Pitaloka.

Baca juga: Tanpa Demo, Serikat Buruh Peringati May Day dengan Bagi Bansos dan Pasang Spanduk

Para buruh mengirimkan pesan berbunyi:

"Omnibus Law RUU Cipta Kerja bukan untuk menciptakan lapangan kerja. Sejak 2013 hingga 2019, investasi sudah terus meningkat tapi serapan tenaga kerja justru terus turun. Omnibus Law ini untuk siapa kalau bukan untuk melayani investor?"

"Pak, Bu, berhenti mengobral murah tenaga kerja dan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan investasi. Kita kesulitian bertahan hidup karena COVID-19. Jangan ambil kesempatan!!! Batalkan pembahasan SELURUH Omnibus Law! Atasi virus, cabut Omnibus!" demikian salinan pesan yang akan dikirim ke nomor tiga pimpinan Baleg DPR RI itu."

Selain itu, aksi juga dilakukan dengan mengunggah konten tuntutan di berbagai platform media sosial. Para buruh menggunakan bermacam tagar seperti #MayDay2020 #AtasiVirusCabutOmnihus #TolakOmnibusLaw dan #RakyatBantuRakyat. Dalam setiap unggahannya, mereka menyebut akun resmi DPR RI, Presiden Joko Widodo, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kantor Staf Presiden. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Nasional
Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Nasional
Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Nasional
Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Nasional
Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Nasional
Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X