May Day di Tengah Pandemi, Buruh Ramai-ramai WhatsApp Anggota DPR Sampaikan Aspirasi

Kompas.com - 01/05/2020, 19:18 WIB
 Peringatan Hari Buruh 1 Mei KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Peringatan Hari Buruh 1 Mei
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Perayaan May Day di tengah pandemi Covid-19 tak menyurutkan kelompok buruh untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya para buruh menggelar aksi di jalanan, kali ini mereka menyampaikan aspirasi langsung ke para wakil rakyat.

Aksi ini dimotori oleh berbagi serikat buruh yang tergabung dalam GEBRAK, di antaranya Sindikasi, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dan Jarkom Perbankan.

Baca juga: May Day di Tengah Pandemi, Serikat Buruh Bagikan APD untuk Tenaga Medis

Direktur Advokasi Sindikasi Nuraini menyebut, di tengah pandemi Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, para buruh tetap berusaha menyuarakan aspirasinya.

Hal utama yang disuarakan adalah terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dianggap merugikan kelompok buruh.

Ia meyakini meski dilakukan secara online, namun aksi ini akan mendapat perhatian karena melibatkan buruh dalam jumlah besar.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Instruksi itu untuk semua pekerja anggota di organisasi GEBRAK, kalau diasumsikan semua pekerja/buruh itu melakukannya bisa ratusan ribu," kata Nuraini kepada Kompas.com, Jumat (1/5/2020).

Pesan WhatsApp dikirimkan kepada tiga pimpinan Badan Legislasi DPR RI, yakni Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya dan Rieke Diah Pitaloka.

Baca juga: Tanpa Demo, Serikat Buruh Peringati May Day dengan Bagi Bansos dan Pasang Spanduk

Para buruh mengirimkan pesan berbunyi:

"Omnibus Law RUU Cipta Kerja bukan untuk menciptakan lapangan kerja. Sejak 2013 hingga 2019, investasi sudah terus meningkat tapi serapan tenaga kerja justru terus turun. Omnibus Law ini untuk siapa kalau bukan untuk melayani investor?"

"Pak, Bu, berhenti mengobral murah tenaga kerja dan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan investasi. Kita kesulitian bertahan hidup karena COVID-19. Jangan ambil kesempatan!!! Batalkan pembahasan SELURUH Omnibus Law! Atasi virus, cabut Omnibus!" demikian salinan pesan yang akan dikirim ke nomor tiga pimpinan Baleg DPR RI itu."

Selain itu, aksi juga dilakukan dengan mengunggah konten tuntutan di berbagai platform media sosial. Para buruh menggunakan bermacam tagar seperti #MayDay2020 #AtasiVirusCabutOmnihus #TolakOmnibusLaw dan #RakyatBantuRakyat. Dalam setiap unggahannya, mereka menyebut akun resmi DPR RI, Presiden Joko Widodo, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kantor Staf Presiden. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Nasional
Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Nasional
Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Nasional
Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Nasional
Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Nasional
Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

Nasional
Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Nasional
Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Nasional
Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Nasional
Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Lebih Luas di Luar DKI

Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Lebih Luas di Luar DKI

Nasional
Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro

Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro

Nasional
RANHAM Sasar Perempuan hingga Masyarakat Adat, KSP: Tak Berarti Abaikan Kelompok Lain

RANHAM Sasar Perempuan hingga Masyarakat Adat, KSP: Tak Berarti Abaikan Kelompok Lain

Nasional
Kebijakan Work From Bali Tuai Kritik, Sandiaga Buka Suara

Kebijakan Work From Bali Tuai Kritik, Sandiaga Buka Suara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X