Keppres Diteken Jokowi, Kepala Badiklat Kejagung Jadi Wakil Jaksa Agung

Kompas.com - 29/04/2020, 16:38 WIB
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan. DIAN MAHARANIGedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi ditunjuk sebagai Wakil Jaksa Agung.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 76/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung tertanggal 27 April 2020.

Adapun posisi wakil jaksa agung kosong usai ditinggalkan Arminsyah yang meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Jagorawi, 4 April 2020.

Baca juga: Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Ditunjuk Jadi Plt Wakil Jaksa Agung

Sementara itu, posisi yang ditinggalkan Setia selaku Kepala Badiklat Kejagung akan diisi oleh Tony Tribagus Spontana.

Dalam Keppres tersebut, diputuskan pula perihal pengangkatan Fadil Zumhana sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Ketiganya akan mulai bertugas usai dilantik pada Senin (4/5/2020) mendatang.

"Sesuai dengan keppres, para pejabat tersebut akan melaksanakan tugasnya terhitung sejak saat pelantikan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Rabu (29/4/2020).

Nantinya, upacara pelantikan akan digelar di di Aula Baharuddin Lopa, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, pukul 09.00 WIB.

Upacara dapat digelar melalui video conference sebagai upaya pencegahan penularan wabah Covid-19.

Baca juga: Pemakaman Wakil Jaksa Agung Arminsyah Terapkan Physical Distancing

Pelaksanaannya akan sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 10/SE/IV/2020 tertanggal 2 April 2020.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X