Keppres Diteken Jokowi, Kepala Badiklat Kejagung Jadi Wakil Jaksa Agung

Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 76/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung tertanggal 27 April 2020.

Adapun posisi wakil jaksa agung kosong usai ditinggalkan Arminsyah yang meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Jagorawi, 4 April 2020.

Sementara itu, posisi yang ditinggalkan Setia selaku Kepala Badiklat Kejagung akan diisi oleh Tony Tribagus Spontana.

Dalam Keppres tersebut, diputuskan pula perihal pengangkatan Fadil Zumhana sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Ketiganya akan mulai bertugas usai dilantik pada Senin (4/5/2020) mendatang.

"Sesuai dengan keppres, para pejabat tersebut akan melaksanakan tugasnya terhitung sejak saat pelantikan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Rabu (29/4/2020).

Nantinya, upacara pelantikan akan digelar di di Aula Baharuddin Lopa, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, pukul 09.00 WIB.

Upacara dapat digelar melalui video conference sebagai upaya pencegahan penularan wabah Covid-19.

Pelaksanaannya akan sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 10/SE/IV/2020 tertanggal 2 April 2020.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pun berharap kinerja institusi yang dipimpinnya dapat lebih baik lagi.

"Jalannya roda organisasi Kejaksaan RI dapat lebih ditingkatkan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh UU, terlebih bangsa dan negara kita sedang dalam keadaan darurat kesehatan terkait pandemi Covid 19," ujar ST Burhanuddin.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sempat menunjuk Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono sebagai pelaksana tugas wakil jaksa agung.

Hal itu tertuang dalam surat perintah dengan nomor Print-039/A/JA/04/2020 tertanggal 27 April 2020.

"Untuk menghindari kekosongan dan demi kelancaran tugas kedinasan Wakil Jaksa Agung RI maka diterbitkan surat perintah Jaksa Agung RI tersebut," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Selasa (28/4/2020).