Lebih dari 22 Daerah Terapkan PSBB, Pemerintah: Kita Akan Terus Evaluasi

JAKARTA,KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Kita akan mengevaluasi terus-menerus baik pada aspek epidemiologi untuk meyakinkan bahwa penambahan kasus baru bisa kita tekan," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Penerapan PSBB di Jakarta yang Mulai Berbuah Hasil...

Selain itu, evaluasi juga bertujuan menekan sebaran penularan Covid-19 di berbagai daerah dan mengendalikan penularan secara lokal.

Menurut Yuri, saat ini sudah ada lebih dari 22 daerah yang menerapkan PSBB.

Setidaknya 22 kabupaten/kota dan dua provinsi yang telah menerapkan kebijakan tersebut.

"Beberapa daerah sudah mulai melaksanakan PSBB, di antaranya Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Kami meyakini bahwa masyarakat mampu melaksanakan ini dengan baik," tutur Yuri.

Baca juga: Selama PSBB, Trafik Jalan Nasional di Pulau Jawa Turun 68 Persen

Ia pun mengajak masyarakat bersama-sama mendukung penerapan PSBB di daerah masing-masing.

"Mari bergotong royong tanpa terputus dalam rangka memutus penularan Covid-19. Masyarakat diharapkan tidak melakukan perjalanan ke mana pun. Tidak mudik, ini penting," tegasnya.

Dengan mematuhi larangan mudik, kata Yuri, masyarakat telah ikut menjaga desa masing-masing dari potensi penularan Covid-19.

Baca juga: UPDATE 28 April: 9.511 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pasien Sembuh Makin Bertambah

Yuri mengatakan, sama halnya dengan kota, desa juga perlu dijaga supaya tetap sehat dan menjadi bagian dari roda ekonomi nasional.

Adapun penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/3/2020).

Dalam peraturan tersebut tercantum bahwa penerapan PSBB harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan ( Menkes) Terawan Agus Putranto.