Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Penanganan Covid-19, Dubes RI: Jangan Bandingkan Indonesia dengan Negara Lain

Kompas.com - 29/04/2020, 06:08 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta besar (Dubes) Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun meminta masyarakat tidak membandingkan penanganan virus corona di Indonesia dengan negara lain, seperti China, yang kini mulai berangsur membaik.

"Satu yang mungkin perlu kami sampaikan, jangan bandingkan Indonesia dengan negara-negara lain karena Indonesia kondisinya beda, tatanan masyarakatnya beda," ujar Djauhari dalam diskusi online Jakarta Defence Studies, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Wabah Virus Corona di China Mereda, 1.700 WNI Masih Bertahan

Djauhari menyebut Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan tepat dengan mendorong masyarakat berdisiplin secara bersama-sama, guna memutus mata rantai penyebaran corona.

Selain itu pemerintah juga menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Keputusan pemerintah sudah tepat, tinggal kita semua melaksanakan secara disiplin kalau dilakukan secara bersama-sama maka rantai itu bisa kita tutup dan kurvanya bisa landai lagi," kata dia.

Baca juga: Lockdown Dicabut, Warga Hubei Hirup Udara Bebas

Di sisi lain, Djauhari juga memberikan sejumlah catatan atas keberhasilan China meredam penyebaran corona yang tak lepas dari respons penuh pemerintahnya.

Ia mengatakan, penanganan lugas dari pemerintah setempat juga dibuktikan dengan pembangunan rumah sakit darurat.

Selain itu, penanganan Covid-19 juga menjadi prioritas nasional dan Presiden Xi Jinping langsung bergerak dengan membantu tim pengendali Covid-19.

"Ada USD 150 miliar yang dihabiskan untuk ini. Lalu transparansi dan coordinated action dan terakhir itu soal power science dan technology yaitu menyusun obat-obatan, vaksin dan lain-lain," kata Djauhari.

Baca juga: Meski Lockdown Dicabut, Penduduk Hubei Belum Bebas Sepenuhnya

Diberitakan, pada Rabu (25/03/2020), di provinsi Hubei, China, pemerintah setempat mulai membebaskan 60 juta warganya dari lockdown akibat penyebaran wabah virus corona yang berpusat di Wuhan, Hubei, China.

Hal itu menyiratkan tanda bahwa pemerintah China mulai percaya diri dalam tindakan mereka mengatasi wabah virus corona.

Ibu kota provinsi Hubei, kota Wuhan adalah kota paling terdampak. Untuk itu, kota tersebut masih ditutup dan baru akan dibuka pada 8 April mendatang. Meski begitu, transportasi publik sudah mulai beroperasional di sana.

Pembukaan terhadap kota yang dikunci adalah sinyal paling baru dari pemerintah China yang telah 'menjinakkan' wabah virus corona.

Di seluruh Eropa dan AS, kasus infeksi baru terus meningkat, persediaan medis hampir habis dan banyak rumah sakit kewalahan.

Pejabat pemerintah di seluruh dunia juga memerintahkan warganya untuk tinggal di rumah, seperti halnya China terhadap Hubei di awal wabah merebak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com