Saat Menhan Prabowo Serahkan 5.000 Alat Rapid Test untuk Kota Bekasi

Kompas.com - 29/04/2020, 05:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memberikan bantuan berupa 5.000 alat rapid test kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam rangka menekan penyebaran Covid-19.

Bantuan alat rapid test tersebut diserahkan secara simbolis oleh Prabowo kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, di kantor Kementerian Pertahanan, Selasa ( 28/4/2020).

"Bantuan rapid test kit ini adalah bagian dari upaya Kemenhan untuk ikut serta secara aktif dalam kampanye melawan Covid-19," ujar Prabowo dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Tekan Penyebaran Corona, Menhan Prabowo Serahkan 5.000 Alat Rapid Test ke Pemkot Bekasi

Prabowo menjelaskan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Kemenhan telah mengalihkan atau merelokasi anggaran untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Menurut Prabowo, Kota Bekasi merupakan wilayah yang memiliki nilai strategis karena berbatasan langsung dengan ibu kota.

Selain Kota Bekasi, Kemenhan juga berencana akan membantu daerah-daerah lainnya.

“Dengan bersama-sama kita juga ingin terjun di daerah-daerah yang penting, untuk ikut serta bersama lembaga-lembaga lainnya," ungkap Prabowo.

Baca juga: UPDATE: Kini Ada 9.511 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 415

Prabowo mengatakan wabah Covid-19 adalah ancaman yang sangat berbahaya, bukan saja kepada bangsa dan negara Indonesia, tapi seluruh umat manusia.

“Ini sebetulnya adalah perang, perang melawan musuh yang tidak kelihatan, perang terhadap musuh yang tidak punya ideologi, tidak punya agenda lain selain mengancam keselamatan manusia," kata Prabowo.

Dengan upaya yang dilakukan bersama–sama oleh seluruh bangsa Indonesia, lanjut Prabowo, bangsa Indonesia akan mampu menghadapi dan melewati wabah Covid-19.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Nasional
Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Nasional
 Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Nasional
PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

Nasional
Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Nasional
KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.