Kompas.com - 27/04/2020, 21:51 WIB
Menteri Sosial Juliari P. Batubara sosialisasikan perubahan nama Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Anggaran yang dikucurkan dalam program ini  ini senilai Rp 2,5 triliun. Kompas.com/Yakob Arfin Tyas SasongkoMenteri Sosial Juliari P. Batubara sosialisasikan perubahan nama Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Anggaran yang dikucurkan dalam program ini ini senilai Rp 2,5 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mempersilakan pemerintah daerah (Pemda) memberi bantuan sosial (Bansos) pangan atau tunai kepada warga yang telah menerimanya dari pemerintah pusat.

Ia mengatakan tak masalah bila warga mendapat bantuan double dari pemerintah pusat dan daerah di masa tanggap darurat Covid-19.

"Tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa apabila ada satu keluarga yang sudah menerima Bansos dari pusat, apakah itu Bansos sembako atau Bansos tunai," ujar Juliari melalui konferensi video usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Senin (27/4/2020).

"Silakan, tidak ada halangan sama sekali dari pemerintah pusat. Karena memang anggaran tersebut adalah anggaran daerah," lanjut dia.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Mensos Minta Pemda Lengkapi

Juliari menambahkan, yang tidak boleh ialah adanya penumpukan pemberian Bansos dari pemerintah pusat.

Ia mencontohkan, dalam suatu desa misalnya, tak boleh ada warga yang mendapat Bansos dari Kementerian Sosial serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sekaligus.

Hal itu bertujuan agar penggunaan APBN efektif untuk membantu warga di masa tanggap darurat Covid-19.

Baca juga: Agar Tepat Sasaran, Mensos Minta RT dan RW Kawal Distribusi Bansos

"Yang kami atur adalah seluruh Bansos yang berasal dari APBN. Tentunya kami harus atur supaya tidak tumpuk menumpuk. Kami juga suatu saat nanti bisa pertanggungjawabkan akuntabilitasnya," ujar Juliari.

"Silakan, daerah apabila ada program Bansos yang pergunakan APBD daerah, silakan untuk menggunakannya dan tidak perlu khawatir dan tidak perlu mengecek dulu datanya dengan pusat," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

Nasional
Kasus Mingguan Naik, Satgas Covid-19: Dampak Libur Paskah dan Turunnya Ketaatan Protokol Kesehatan

Kasus Mingguan Naik, Satgas Covid-19: Dampak Libur Paskah dan Turunnya Ketaatan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

Nasional
Ketua Satgas: Punya Dokumen Hasil Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

Ketua Satgas: Punya Dokumen Hasil Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

Nasional
Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Perdana Kasus Bansos Covid-19

Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Perdana Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Kemenkes: Vaksin dan Puasa Punya Manfaat Sama, Jangan Takut

Kemenkes: Vaksin dan Puasa Punya Manfaat Sama, Jangan Takut

Nasional
Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Nasional
KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X