Mensos: Pemda Boleh Beri Bantuan ke Warga yang Sudah Dapat Bansos dari Pusat

Kompas.com - 27/04/2020, 21:51 WIB
Menteri Sosial Juliari P. Batubara sosialisasikan perubahan nama Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Anggaran yang dikucurkan dalam program ini  ini senilai Rp 2,5 triliun. Kompas.com/Yakob Arfin Tyas SasongkoMenteri Sosial Juliari P. Batubara sosialisasikan perubahan nama Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Anggaran yang dikucurkan dalam program ini ini senilai Rp 2,5 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mempersilakan pemerintah daerah (Pemda) memberi bantuan sosial (Bansos) pangan atau tunai kepada warga yang telah menerimanya dari pemerintah pusat.

Ia mengatakan tak masalah bila warga mendapat bantuan double dari pemerintah pusat dan daerah di masa tanggap darurat Covid-19.

"Tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa apabila ada satu keluarga yang sudah menerima Bansos dari pusat, apakah itu Bansos sembako atau Bansos tunai," ujar Juliari melalui konferensi video usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Senin (27/4/2020).

"Silakan, tidak ada halangan sama sekali dari pemerintah pusat. Karena memang anggaran tersebut adalah anggaran daerah," lanjut dia.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Mensos Minta Pemda Lengkapi

Juliari menambahkan, yang tidak boleh ialah adanya penumpukan pemberian Bansos dari pemerintah pusat.

Ia mencontohkan, dalam suatu desa misalnya, tak boleh ada warga yang mendapat Bansos dari Kementerian Sosial serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sekaligus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu bertujuan agar penggunaan APBN efektif untuk membantu warga di masa tanggap darurat Covid-19.

Baca juga: Agar Tepat Sasaran, Mensos Minta RT dan RW Kawal Distribusi Bansos

"Yang kami atur adalah seluruh Bansos yang berasal dari APBN. Tentunya kami harus atur supaya tidak tumpuk menumpuk. Kami juga suatu saat nanti bisa pertanggungjawabkan akuntabilitasnya," ujar Juliari.

"Silakan, daerah apabila ada program Bansos yang pergunakan APBD daerah, silakan untuk menggunakannya dan tidak perlu khawatir dan tidak perlu mengecek dulu datanya dengan pusat," lanjut dia.



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan Ruang Pelayanan dan Pengaduan 'Sapa', Menteri PPPA: Komitmen Pemerintah Beri Pelayanan

Resmikan Ruang Pelayanan dan Pengaduan "Sapa", Menteri PPPA: Komitmen Pemerintah Beri Pelayanan

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Finlandia, Total 5.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Finlandia, Total 5.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Indonesia Apresiasi Upaya Kanada Bantu Penanganan Pandemi Covid-19

Indonesia Apresiasi Upaya Kanada Bantu Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: BOR di Wisma Atlet Saat ini 25 Persen, Sebelumnya 90 Persen

Jokowi: BOR di Wisma Atlet Saat ini 25 Persen, Sebelumnya 90 Persen

Nasional
Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Nasional
Tim 75: Keberatan KPK atas LAHP Ombudsman sebagai Sikap Antikoreksi

Tim 75: Keberatan KPK atas LAHP Ombudsman sebagai Sikap Antikoreksi

Nasional
KSAD Terima Laporan Ada Pemotongan Gaji Siswa Pendidikan Infanteri di Seluruh Rindam

KSAD Terima Laporan Ada Pemotongan Gaji Siswa Pendidikan Infanteri di Seluruh Rindam

Nasional
KSAD Ancam Pidanakan Penyeleweng Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

KSAD Ancam Pidanakan Penyeleweng Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

Nasional
Data Varian Baru, Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Terus Bertambah di DKI Jakarta

Data Varian Baru, Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Terus Bertambah di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Klaim Pandemi di Jawa-Bali Mulai Turun, Utamanya di Jakarta

Jokowi Klaim Pandemi di Jawa-Bali Mulai Turun, Utamanya di Jakarta

Nasional
Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Nasional
Memaknai Corona ala Madura

Memaknai Corona ala Madura

Nasional
ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

Nasional
1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

Nasional
Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X