Selasa Besok, MK Sidangkan 3 Perkara Uji Materi Perppu Penanganan Covid-19

Kompas.com - 27/04/2020, 15:12 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan menggelar sidang pendahuluan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 pada Selasa (28/4/2020) besok.

Perppu tersebut berisi tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono, mengatakan, meskipun Covid-19 masih menjadi pandemi, sidang akan tetap digelar di gedung MK.

Baca juga: DPR Punya Waktu 90 Hari untuk Tentukan Sikap atas Perppu Covid-19

"Sidang majelis biasa di ruang sidang MK dengan pembatasan jarak dan protokol kesehatan," kata Fajar saat dihubungi, Senin (27/4/2020).

Terdapat tiga pemohon pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis.

Ketiga permohonan tersebut akan disidangkan pertama kalinya pada Selasa besok.

Sidang esok hari menjadi sidang pertama yang digelar MK setelah hampir 1,5 bulan menunda persidangan akibat pandemi Covid-19.

Hakim Mahkamah Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengatakan, wajar jika pihaknya mempriotitaskan pengujian Perppu. Hal ini karena masa berlaku Perppu terbatas.

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sesungguhnya pada satu sisi menambah kewenangan kepada mahkamah untuk menguji peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang," ujar Daniel.

Baca juga: DPR Sebut Perppu Penundaan Pilkada di Meja Presiden, Tinggal Diteken

"Sementara pada sisi yang lain telah memberikan hak konstitusional kepada masyarakat pencari keadilan apabila merasa hak konstitusional dirugikan dengan ditetapkannya Perppu," lanjutnya.

Masyarakat yang hendak menyaksikan jalannya persidangan dapat mengikuti siaran langsung sidang melalui YouTube Mahkamah Konstitusi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Nasional
LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

Nasional
Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Nasional
Kemenlu Pastikan Rumah Achmad Soebardjo yang Jadi Kantor Pertama Bukan Miliknya

Kemenlu Pastikan Rumah Achmad Soebardjo yang Jadi Kantor Pertama Bukan Miliknya

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Vaksinasi Covid-19 di RS Diperpendek Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Vaksinasi Covid-19 di RS Diperpendek Selama Ramadhan

Nasional
Menteri PPN: Swasta Diberi Kesempatan Turut Bangun Ibu Kota Negara

Menteri PPN: Swasta Diberi Kesempatan Turut Bangun Ibu Kota Negara

Nasional
Kemenag: Ada Preferensi Hilal Awal Ramadhan 1442 H Terlihat di Indonesia

Kemenag: Ada Preferensi Hilal Awal Ramadhan 1442 H Terlihat di Indonesia

Nasional
Mahfud: Utang BLBI ke Negara Tembus Rp 109 Triliun Lebih

Mahfud: Utang BLBI ke Negara Tembus Rp 109 Triliun Lebih

Nasional
Survei: Airlangga Tokoh Parpol dengan Elektabilitas Tertinggi Capres 2024, Disusul Prabowo dan Sandiaga

Survei: Airlangga Tokoh Parpol dengan Elektabilitas Tertinggi Capres 2024, Disusul Prabowo dan Sandiaga

Nasional
Persoalan Bangsa Dinilai Tak Bakal Tuntas jika Parpol Pilih Kader Berdasarkan Popularitas

Persoalan Bangsa Dinilai Tak Bakal Tuntas jika Parpol Pilih Kader Berdasarkan Popularitas

Nasional
Ini Vaksin Covid-19 yang Resmi Digunakan di Indonesia dan Status Sertifikasinya di WHO

Ini Vaksin Covid-19 yang Resmi Digunakan di Indonesia dan Status Sertifikasinya di WHO

Nasional
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo di Cikini, Pernah Jadi Kantor Kemenlu, Kini Dijual

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo di Cikini, Pernah Jadi Kantor Kemenlu, Kini Dijual

Nasional
Hingga 12 April, Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Capai 15,4 Juta Suntikan, Dosis Dua baru 5 Juta

Hingga 12 April, Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Capai 15,4 Juta Suntikan, Dosis Dua baru 5 Juta

Nasional
UPDATE 12 April: Ada 59.915 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 April: Ada 59.915 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: 4.829 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Paling Banyak Jawa Barat

UPDATE 11 April: 4.829 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Paling Banyak Jawa Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X