Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yurianto: Presiden Minta Masyarakat Kurangi Kunjungan ke RS Saat Wabah Covid-19

Kompas.com - 26/04/2020, 17:18 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengungkapkan Presiden Joko Widodo meminta masyarakat mengurangi kunjungan ke rumah sakit apabila tidak memiliki kepentingan terkait dengan Covid-19.

"Mengurangi kunjungan rumah sakit untuk kepentingan konsultasi medis, hal-hal yang tidak terkait Covid-19," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (26/4/2020).

Yuri mengatakan, masyarakat dapat menggunakan layanan telemedisin dari sejumlah aplikasi yang sudah bekerja sama dengan pemerintah sebagai pengganti konsultasi langsung.

Baca juga: KSP: Penerapan PSBB untuk Landaikan Kurva Tajam Kasus Covid-19

Selain itu, Yuri menuturkan Jokowi juga meminta supaya pengujian sampel harus dilaksanakan secara masif.

Termasuk pelacakan kasus positif Covid-19 di tengah masyarakat agar lebih agresif.

Begitu juga dengan dilakukan isolasi ketat terhadap kasus positif Covid-19 supaya tidak menjadi sumber penularan di tengah masyarakat.

Yuri mengatakan, Jokowi juga meminta adanya efektifitas komunikasi dalam rangka menyampaikan informasi mengenai Covid-19.

"Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terus-menerus memperbaiki sistem terkait pendataan yang terintegrasi yang sejak primer data di rumah sakit demikian seterusnya sampai tingkat pusat," katanya.

Yuri menambahkan, Jokowi juga meminta supaya adanya penegakan hukum dari aparat dalam penyelenggaraan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Selain itu, Jokowi juga mengarahkan supaya ada jaminan dari semua pihak terhadap arus logistik.

Termasuk beberapa kebijakan stimulus ekonomi yang harus tepat sasaran.

"Harus tepat sasaran sebagai bagian jaring pengaman sosial yang memang harus dibuat agar fokus pemutusan rantai Covid-19 bisa dilaksanakan semua pihak," terang dia.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per pukul 12.00 WIB pada Minggu (27/4/2020), sebanyak 72.000 lebih spesimen dari 56.974 orang yang telah diperiksa.

Dari pemeriksaan itu jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah 8.882 orang.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Bertambah 275 Orang, Tersebar di 24 Provinsi

Sementara itu, pasien sembuh dari Covid-19 sebanyak 1.107 orang. Sedangkan pasien meninggal dunia akibat sebanyak 743 orang.

Selain itu, hingga kini pasien berstatus orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 202.040 orang.

Sementara pasien berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 19.648 orang. Adapun dampak Covid-19 telah menjalar ke 34 provinsi dan 282 kabupaten/kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com