Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wabah Covid-19, Alasan PON di Papua Ditunda hingga Tahun Depan

Kompas.com - 23/04/2020, 11:20 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua sebagai dampak atas virus corona Covid-19.

Ajang olahraga yang semula akan digelar pada Oktober 2020 itu digeser pelaksanaanya ke Oktober 2021.

"Bapak Presiden memutuskan untuk pelaksanaan PON ke-20 di Papua yang tadinya direncanakan Oktober 2020 ditunda menjadi Oktober 2021," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, usai rapat dengan Presiden, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Ketua DPR Papua Dukung PON 2020 Ditunda, Anggaran Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

Amali mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang mendasari penundaan ini.

Pertama, penyelesaian pekerjaan fisik venue yang masih berlangsung sampai dengan sebelum Covid-19, akhirnya harus tertunda karena wabah ini.

"Karena bahan-bahan sekarang ini sudah kurang tersedia, kemudian pendistribusian bahan-bahan untuk pembangunan yang didatangkan dari luar papua juga mengalami hambatan, sebagaimana kita tahu bahwa sekarang ini provinsi Papua memberlakukan penutupan," kata Amali.

Selain itu, tenaga kerja yang melakukan pekerjaan konstruksi sebagian juga didatangkan dari luar Papua.

Baca juga: Ketua DPR Papua Dukung PON 2020 Ditunda, Anggaran Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

Selanjutnya, hal lain yang menjadi pertimbangan adalah tentang pengadaan peralatan olahraga.

Pengadaan peralatan juga menjadi lebih sulit karena negara produsen juga terkena pandemi Covid-19.

"Sehingga mereka juga dalam produksinya terkendala. Belum lagi kalau kita bicara distribusi dan pengirimannya dan berbagai hal yang juga menyangkut itu," kata Zainudin Amali.

Selanjutnya dari sisi kesiapan kontingen. Dengan kondisi dan situasi Covid-19 ini, maka seluruh pelatihan yang terpusat di daerah juga terhenti.

"Sekarang ini mereka melakukan latihan secara mandiri tentu hanya untuk menjaga kebugaran saja," ujar dia.

"Untuk prestasi ysng maksimal, tidak bisa kita harapkan. Padahal kita tahu persis bahwa tujuan dari PONnitu adalah puncak prestasi olahraga di tingkat nasional," kata Amali.

Baca juga: Menpora: PON 2020 Belum Ditunda, Tunggu Keputusan Presiden

Selain itu, Zainudin Amali menyebutkan, Presiden Jokowi juga mempertimbangkan masukan dari Gubernur Papua dan rekomendasi Komisi X DPR.

"Saya kira, waktu satu tahun penundaan adalah yang ideal baik untuk persiapan infrastruktur, venue dan tempat penginapan maupun untuk persiapan kontingen serta pengadaan alatnya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com