Jokowi Jawab Kritik soal Kartu Prakerja

Kompas.com - 22/04/2020, 22:03 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas  COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan  pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjawab sejumlah kritik terkait implementasi program Kartu Prakerja.

Jokowi menjelaskan, sejak akhir tahun lalu, program Kartu Prakerja memang disiapkan untuk pelatihan bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan.

Baca juga: Dana Pelatihan Kartu Prakerja Diusulkan jadi BLT, Ini Kata Menko Airlangga

Pelatihan yang disiapkan semula berbentuk pelatihan langsung, seperti untuk teknisi coding, programmer, barista dan chef.

Namun, pemerintah mengubah skema program ini karena munculnya wabah virus corona atau Covid-19 di Tanah Air.

"Ada kondisi yang berbeda, sehingga dalam waktu 1,5 bulan desainnya diubah total. Diubah ke online dalam waktu sangat cepat," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan Najwa Shihab, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Ekonom Sarankan Realokasi Anggaran Kartu Prakerja untuk Bantuan Langsung Tunai

 

Jokowi mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19, pelatihan yang digelar secara offline tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Oleh karena itu pelatihan online yang disediakan sejumlah perusahaan startup menjadi pilihan.

Selain mengubah skema pelatihan, pemerintah juga menambah anggaran Kartu Prakerja sehingga bantuan tunai yang diterima masyarakat menjadi lebih besar.

Dari dana sebesar Rp 3.550.000 yang diterima pemegang kartu, hanya Rp 1 juta yang digunakan untuk biaya pelatihan. Sisanya akan diberikan secara bertahap usai pelatihan dilakukan.

"Ini bukan murni pelatihan, tapi semi bansos. Peserta akan mendapat Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan," kata Jokowi.

Baca juga: PKS Usulkan Dana Pelatihan di Kartu Prakerja Diubah Menjadi BLT

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Gelar 'Fit and Proper Test' Calon Anggota Ombudsman, Berikut Nama Pesertanya

DPR Gelar "Fit and Proper Test" Calon Anggota Ombudsman, Berikut Nama Pesertanya

Nasional
Anies Serahkan Penanganan Covid-19 ke Pusat, Epidemiolog: Memang Tugas Pemerintah Pusat

Anies Serahkan Penanganan Covid-19 ke Pusat, Epidemiolog: Memang Tugas Pemerintah Pusat

Nasional
Impor Komoditas Pangan Masih Tinggi, Jokowi Minta CEO Kerja Sama dengan Petani

Impor Komoditas Pangan Masih Tinggi, Jokowi Minta CEO Kerja Sama dengan Petani

Nasional
Polisi: Pelaku Eksibisionis terhadap Istri Isa Bajaj Sering Tonton Video Porno

Polisi: Pelaku Eksibisionis terhadap Istri Isa Bajaj Sering Tonton Video Porno

Nasional
BNPB: Korban Meninggal Akibat Gempa Sulbar Bertambah Jadi 91 Jiwa

BNPB: Korban Meninggal Akibat Gempa Sulbar Bertambah Jadi 91 Jiwa

Nasional
Listyo Sigit Gagas Program 'Polri Presisi', Ini Masukan Kompolnas agar Terwujud

Listyo Sigit Gagas Program "Polri Presisi", Ini Masukan Kompolnas agar Terwujud

Nasional
Jokowi soal Penanganan Pandemi: Bagi yang Komentar Mungkin Mudah, tapi Praktiknya Sulit ...

Jokowi soal Penanganan Pandemi: Bagi yang Komentar Mungkin Mudah, tapi Praktiknya Sulit ...

Nasional
2021 Belum Sebulan, Sudah 185 Bencana Terjadi di Tanah Air

2021 Belum Sebulan, Sudah 185 Bencana Terjadi di Tanah Air

Nasional
MK Terima 132 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

MK Terima 132 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Nasional
Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Nasional
KPUD Diminta Persiapkan Ini untuk Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPUD Diminta Persiapkan Ini untuk Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Nasional
Puan Harap Pelantikan Joe Biden Berdampak pada Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Puan Harap Pelantikan Joe Biden Berdampak pada Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Nasional
Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Nasional
Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X