Kompas.com - 22/04/2020, 22:03 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas  COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan  pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjawab sejumlah kritik terkait implementasi program Kartu Prakerja.

Jokowi menjelaskan, sejak akhir tahun lalu, program Kartu Prakerja memang disiapkan untuk pelatihan bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan.

Baca juga: Dana Pelatihan Kartu Prakerja Diusulkan jadi BLT, Ini Kata Menko Airlangga

Pelatihan yang disiapkan semula berbentuk pelatihan langsung, seperti untuk teknisi coding, programmer, barista dan chef.

Namun, pemerintah mengubah skema program ini karena munculnya wabah virus corona atau Covid-19 di Tanah Air.

"Ada kondisi yang berbeda, sehingga dalam waktu 1,5 bulan desainnya diubah total. Diubah ke online dalam waktu sangat cepat," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan Najwa Shihab, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Ekonom Sarankan Realokasi Anggaran Kartu Prakerja untuk Bantuan Langsung Tunai

 

Jokowi mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19, pelatihan yang digelar secara offline tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Oleh karena itu pelatihan online yang disediakan sejumlah perusahaan startup menjadi pilihan.

Selain mengubah skema pelatihan, pemerintah juga menambah anggaran Kartu Prakerja sehingga bantuan tunai yang diterima masyarakat menjadi lebih besar.

Dari dana sebesar Rp 3.550.000 yang diterima pemegang kartu, hanya Rp 1 juta yang digunakan untuk biaya pelatihan. Sisanya akan diberikan secara bertahap usai pelatihan dilakukan.

"Ini bukan murni pelatihan, tapi semi bansos. Peserta akan mendapat Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan," kata Jokowi.

Baca juga: PKS Usulkan Dana Pelatihan di Kartu Prakerja Diubah Menjadi BLT

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Dijadwalkan Bertemu PPP Sore Ini, Apa yang Akan Dibahas?

PKS Dijadwalkan Bertemu PPP Sore Ini, Apa yang Akan Dibahas?

Nasional
Jadi Saksi Kasus Tes 'Swab' Rizieq Shihab, Bima Arya: Saya Siap Sampaikan Data dan Fakta

Jadi Saksi Kasus Tes "Swab" Rizieq Shihab, Bima Arya: Saya Siap Sampaikan Data dan Fakta

Nasional
Desakan DPR agar Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan

Desakan DPR agar Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Nasional
Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Nasional
Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Nasional
Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X