Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Rancang Pelaksanaan Pilkada 2020 jika Digelar saat Wabah Covid-19

Kompas.com - 20/04/2020, 07:31 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku bahwa pihaknya telah menyusun mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 jika terpaksa digelar di tengah pandemi Covid-19.

Rancangan itu meliputi tahapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, hingga pemungutan suara.

"Kalau Pilkada tetap dilaksanakan tetapi pandemi corona diprediksi terjadi, KPU sebetulnya sudah merancang beberapa hal," kata Arief dalam sebuah diskusi yang digelar Minggu (19/4/2020).

Baca juga: KPU: Pilkada 2020 pada 9 Desember Belum Jadi Keputusan sampai Ada Regulasi

Terkait pemutakhiran data pemilih misalnya, KPU mempertimbangkan pemutakhiran data hingga verifikasi dukungan calon kepala daerah perseorangan dilakukan secara digital.

Kemudian terkait kampanye, Arief menyebut bahwa yang paling mungkin digelar selama pandemi adalah kampanye melalui platform digital. Hal ini akan meminimalisasi berkumpulnya massa.

"Tidak perlu lagi ada kampanye melibatkan pertemuan-pertemuan, itu sudah kita siapkan," ujar dia.

Terkait pemungutan suara, KPU membuat skenario bahwa tempat pemungutan suara (TPS) dibangun lebih lebar sehingga jarak antara satu pemilih dengan pemilih lain saat mencoblos tidak berhimpitan.

Selain itu, akan diatur pula jumlah pemilih di TPS supaya tidak mengakibatkan menumpuknya banyak orang.

"Kemungkinan juga akan kita kurangi karena kalau mengikuti jumlah yang ada sekarang bisa sampai 800 orang banyak sekali orang dalam TPS," kata Arief.

Meski sejumlah skenario telah dibuat, lanjut Arief, setiap perubahan kebijakan harus diikuti dengan perubahan peraturan.

Perubahan aturan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar lantaran pelaksanaannya harus melibatkan unsur DPR sebagai pembuat undang-undang.

Dalam waktu yang singkat di tengah pandemi ini, kata Arief, akan sangat sulit untuk membahas aturan teknis Pilkada bersama DPR. Apalagi, Mei hingga Juni mendatang DPR telah memasuki masa reses.

Oleh karenanya, Arief menilai, sulit jika pemungutan suara Pilkada tetap digelar Desember 2020 sementara aturannya belum juga ditetapkan hingga sekarang.

"Kemungkinan itu agak kerepotan kalau harus mengejar waktu sampai Desember," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR menyetujui usulan pemerintah terkait penundaan penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat wabah Covid-19.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Verifikasi Faktual KTP Dukungan Calon Nonpartai Mulai 21 Juni

KPU Verifikasi Faktual KTP Dukungan Calon Nonpartai Mulai 21 Juni

Nasional
PKS Ditawari Posisi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Prabowo

PKS Ditawari Posisi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Prabowo

Nasional
Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Nasional
PPATK: Ada Dana Terkait Judi 'Online' Mengalir ke 20 Negara dengan Nilai Signifikan

PPATK: Ada Dana Terkait Judi "Online" Mengalir ke 20 Negara dengan Nilai Signifikan

Nasional
Golkar Diprediksi Alami Kekalahan Bertubi-tubi jika Usung Ridwan Kamil di Jakarta

Golkar Diprediksi Alami Kekalahan Bertubi-tubi jika Usung Ridwan Kamil di Jakarta

Nasional
KPU Minta Kepastian Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Pemerintah

KPU Minta Kepastian Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Pemerintah

Nasional
Anggota OPM yang Ditembak Mati di Paniai adalah Eks Prajurit Kodam Brawijaya

Anggota OPM yang Ditembak Mati di Paniai adalah Eks Prajurit Kodam Brawijaya

Nasional
Akhiri Puncak Haji, Jemaah RI Kembali ke Hotel di Mekkah mulai Rabu Besok

Akhiri Puncak Haji, Jemaah RI Kembali ke Hotel di Mekkah mulai Rabu Besok

Nasional
Dari Rekam Jejaknya, AKBP Rossa Dinilai Mampu Tangkap Harun Masiku

Dari Rekam Jejaknya, AKBP Rossa Dinilai Mampu Tangkap Harun Masiku

Nasional
Panglima TNI Sebut Bisa Kirim Warga Sipil ke Gaza, Kemlu: Harus Ada Mandat PBB

Panglima TNI Sebut Bisa Kirim Warga Sipil ke Gaza, Kemlu: Harus Ada Mandat PBB

Nasional
Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor, BPDPKS Ajak UKMK Manfaatkan Produk Berbahan Sawit

Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor, BPDPKS Ajak UKMK Manfaatkan Produk Berbahan Sawit

Nasional
Ketua DPP: Siapa Pun Ketum Nanti, Wajib Bawa PPP Bangkit

Ketua DPP: Siapa Pun Ketum Nanti, Wajib Bawa PPP Bangkit

Nasional
Promosikan Kebaikan Kelapa Sawit, BPDPKS Gelar Workshop UKMK Sawit di Solo

Promosikan Kebaikan Kelapa Sawit, BPDPKS Gelar Workshop UKMK Sawit di Solo

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Tak Selalu Miskin, Bansos Bukan Solusinya

Pelaku Judi "Online" Tak Selalu Miskin, Bansos Bukan Solusinya

Nasional
Anies Disebut Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di PKS untuk Pilkada Jakarta 2024

Anies Disebut Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di PKS untuk Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com