Ketua MPR Ingatkan Masyarakat soal Ketaatan Melaksanakan PSBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, ketaatan masyarakat dalam melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan menurunkan tingkat penularan Covid-19.

Dengan demikian, pemulihan kondisi ekonomi pun akan semakin berjalan cepat, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.

"Sebab, faktor ketaatan itu menjadi bagian tak terpisah dari keinginan bersama meminimalisasi dampak resesi ekonomi," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2020).

Baca juga: Lawan Corona, 2 Saran Ahli agar PSBB dan Social Distancing Efektif Berjalan

Bambang mengatakan, hampir seluruh negara tidak mampu menghentikan penularan Covid-19, tak terkecuali Indonesia. Hal itu yang kemudian membuat seluruh negara harus bergulat dengan persoalan resesi ekonomi.

Namun, pada saat yang sama ada tiga persoalan yang harus dikerjakan bersamaan oleh pemerintah dan memerlukan dukungan penuh dari masyarakat.

"Masing-masing adalah kerja merawat pasien Covid-19, kerja pembatasan sosial untuk cegah-tangkal penularan, dan upaya sejak dini memulihkan perekonomian. Ketiganya sama urgensinya dan sama strategisnya," kata dia.

Baca juga: Bagaimana Ketentuan Penetapan dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar?

Menyitir data Badan Pusat Statistik, kontribusi Pulau Jawa dalam pertumbuhan ekonomi nasional sangat signifikan yakni 59 persen pada tahun lalu.

Hal ini cukup dimahfumi lantaran 75 persen total industri nasional berpusat di Pulau Jawa.

Oleh karena itu, ia menambahkan, penting bagi kepala daerah di seluruh wilayah Pulau Jawa untuk memastikan PSBB berjalan lancar demi menghentikan penyebaran pandemi yang lebih luas.

"Artinya, tingkat kepatuhan masyarakat di pulau Jawa dalam menerapkan pembatasan sosial sangat menentukan kemampuan negara merespons resesi ekonomi. Jika kecepatan penularan Covid-19 tidak bisa diredam, penghentian aktivitas produksi sektor industri di Jawa akan berkepanjangan. Dampak sosialnya tentu akan sangat serius," tegas Bambang.

Baca juga: 2,8 Juta Pekerja Diprioritaskan untuk Masuk Program Kartu Prakerja

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga pertengahan April 2020, sebanyak 2,8 juta pekerja telah mengalami pemutusan hubungan kerja.

Dengan jumlah pekerja di-PHK yang sudah cukup banyak, maka tidak baik bila proses pemulihan ekonomi ditunda hingga menunggu berakhirnya pandemi.

Oleh karena itu, ia menegaskan, diperlukan kerja sama erat oleh masyarakat dalam memberlakukan PSBB agar rantai penyebaran dapat segera diputus dan perekonomian masyarakat segera pulih.