Upaya Mengatasi Potensi Anomi Sosial di Tengah Pandemi

Kompas.com - 18/04/2020, 11:35 WIB
Tulisan LOCKDOWN. Cukup atimu sing ambyar ojo kesehatanmu (cukup hatimu yang hancur, kesehatanmu jangan) terpampang di pintu masuk Dukuh Kropoh, Condong Catur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. yaya ulyaTulisan LOCKDOWN. Cukup atimu sing ambyar ojo kesehatanmu (cukup hatimu yang hancur, kesehatanmu jangan) terpampang di pintu masuk Dukuh Kropoh, Condong Catur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh: Rezi Erdiansyah

HAMPIR satu bulan, sejak kali pertama kasus virus corona secara resmi diumumkan terjadi di Indonesia, data menunjukkan bahwa kecenderungan jumlah orang yang terserang Covid-19 setiap hari makin bertambah.

Ironisnya, hal yang sama juga terjadi dengan bertambahnya korban para tenaga medis yang berjuang mengatasi Covid-19.

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, baik kebijakan penanganan terhadap orang-orang yang sudah terinveksi Covid-19, maupun kebijakan untuk memutus mata rantai penyebarannya.

Akan tetapi, intervensi kebijakan pemerintah melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), upaya meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di area publik dan fasilitas umum belum mampu mengatasi meluasnya penyebaran Covid-19.

Dari tiga kebijakan tersebut, tampaknya lembaga pendidikan yang paling konsisten menjalankan kebijakannya. Adapun dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial keagamaan masih ada yang menjalankan aktivitasnya seperti biasa, sekalipun terlihat mulai berkurang.

Kebijakan memutus mata rantai merupakan kebutuhan mendesak saat ini. Berbagai upaya dan imbauan melakukan social distancing dan physical distancing belum sepenuhnya berjalan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagian masyarakat, misalnya, tetap bekerja seperti biasa karena insititusi tempat bekerja belum memberikan ketegasan tentang kebijakan bekerja dari rumah.

Para pekerja sektor informalpun masih melakukan kegiatannya, terlihat masih tingginya aktivitas lalu lalang kendaraan roda dua, serta padatnya kendaraan di kawasan penunjang dan pemukiman padat pinggiran Jakarta.

Ditambah lagi dengan perilaku mudik tetap berjalan karena bagi para pemudik, larangan mengunjungi kampung halaman baru sebatas imbauan, belum merupakan larangan dengan konsekuensi hukum ataupun sanksi.

Kenyataan ini tidak dapat dianggap sebagai perilaku sosial yang belum memiliki kesadaran mengenai bahaya Covid-19.

Pandangan ini tentu saja tidak dapat dibenarkan sepenuhnya mengingat kesadaran sosial publik dapat hilang ketika kehidupan sosial berada dalam ketidakpastian.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.