Upaya Mengatasi Potensi Anomi Sosial di Tengah Pandemi

Kompas.com - 18/04/2020, 11:35 WIB
Tulisan LOCKDOWN. Cukup atimu sing ambyar ojo kesehatanmu (cukup hatimu yang hancur, kesehatanmu jangan) terpampang di pintu masuk Dukuh Kropoh, Condong Catur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. yaya ulyaTulisan LOCKDOWN. Cukup atimu sing ambyar ojo kesehatanmu (cukup hatimu yang hancur, kesehatanmu jangan) terpampang di pintu masuk Dukuh Kropoh, Condong Catur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh: Rezi Erdiansyah

HAMPIR satu bulan, sejak kali pertama kasus virus corona secara resmi diumumkan terjadi di Indonesia, data menunjukkan bahwa kecenderungan jumlah orang yang terserang Covid-19 setiap hari makin bertambah.

Ironisnya, hal yang sama juga terjadi dengan bertambahnya korban para tenaga medis yang berjuang mengatasi Covid-19.

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, baik kebijakan penanganan terhadap orang-orang yang sudah terinveksi Covid-19, maupun kebijakan untuk memutus mata rantai penyebarannya.

Akan tetapi, intervensi kebijakan pemerintah melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), upaya meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di area publik dan fasilitas umum belum mampu mengatasi meluasnya penyebaran Covid-19.

Dari tiga kebijakan tersebut, tampaknya lembaga pendidikan yang paling konsisten menjalankan kebijakannya. Adapun dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial keagamaan masih ada yang menjalankan aktivitasnya seperti biasa, sekalipun terlihat mulai berkurang.

Kebijakan memutus mata rantai merupakan kebutuhan mendesak saat ini. Berbagai upaya dan imbauan melakukan social distancing dan physical distancing belum sepenuhnya berjalan.

Sebagian masyarakat, misalnya, tetap bekerja seperti biasa karena insititusi tempat bekerja belum memberikan ketegasan tentang kebijakan bekerja dari rumah.

Para pekerja sektor informalpun masih melakukan kegiatannya, terlihat masih tingginya aktivitas lalu lalang kendaraan roda dua, serta padatnya kendaraan di kawasan penunjang dan pemukiman padat pinggiran Jakarta.

Ditambah lagi dengan perilaku mudik tetap berjalan karena bagi para pemudik, larangan mengunjungi kampung halaman baru sebatas imbauan, belum merupakan larangan dengan konsekuensi hukum ataupun sanksi.

Kenyataan ini tidak dapat dianggap sebagai perilaku sosial yang belum memiliki kesadaran mengenai bahaya Covid-19.

Pandangan ini tentu saja tidak dapat dibenarkan sepenuhnya mengingat kesadaran sosial publik dapat hilang ketika kehidupan sosial berada dalam ketidakpastian.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X