Upaya Mengatasi Potensi Anomi Sosial di Tengah Pandemi

Oleh: Rezi Erdiansyah

HAMPIR satu bulan, sejak kali pertama kasus virus corona secara resmi diumumkan terjadi di Indonesia, data menunjukkan bahwa kecenderungan jumlah orang yang terserang Covid-19 setiap hari makin bertambah.

Ironisnya, hal yang sama juga terjadi dengan bertambahnya korban para tenaga medis yang berjuang mengatasi Covid-19.

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, baik kebijakan penanganan terhadap orang-orang yang sudah terinveksi Covid-19, maupun kebijakan untuk memutus mata rantai penyebarannya.

Akan tetapi, intervensi kebijakan pemerintah melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), upaya meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di area publik dan fasilitas umum belum mampu mengatasi meluasnya penyebaran Covid-19.

Dari tiga kebijakan tersebut, tampaknya lembaga pendidikan yang paling konsisten menjalankan kebijakannya. Adapun dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial keagamaan masih ada yang menjalankan aktivitasnya seperti biasa, sekalipun terlihat mulai berkurang.

Kebijakan memutus mata rantai merupakan kebutuhan mendesak saat ini. Berbagai upaya dan imbauan melakukan social distancing dan physical distancing belum sepenuhnya berjalan.

Sebagian masyarakat, misalnya, tetap bekerja seperti biasa karena insititusi tempat bekerja belum memberikan ketegasan tentang kebijakan bekerja dari rumah.

Para pekerja sektor informalpun masih melakukan kegiatannya, terlihat masih tingginya aktivitas lalu lalang kendaraan roda dua, serta padatnya kendaraan di kawasan penunjang dan pemukiman padat pinggiran Jakarta.

Ditambah lagi dengan perilaku mudik tetap berjalan karena bagi para pemudik, larangan mengunjungi kampung halaman baru sebatas imbauan, belum merupakan larangan dengan konsekuensi hukum ataupun sanksi.

Kenyataan ini tidak dapat dianggap sebagai perilaku sosial yang belum memiliki kesadaran mengenai bahaya Covid-19.

Pandangan ini tentu saja tidak dapat dibenarkan sepenuhnya mengingat kesadaran sosial publik dapat hilang ketika kehidupan sosial berada dalam ketidakpastian.

Penyebaran Covid-19 dan korban yang semakin banyak, mengindikasikan bahwa kemampuan negara belum optimal sehingga melahirkan kondisi yang tidak dapat diprediksi dan terdapat ruang ketidakpastian dalam tatanan kehidupan sosial.

Kerumitan masalah bertambah mana kala ada perbedaan pesan dari pemimpin publik pada tiap level kepemimpinan.

Misalnya, ada pemimpin publik tegas mengatakan larangan terhadap kegiatan mudik, ada yang sebatas imbauan, dan ada yang tidak memberikan larangan tetapi melakukan isolasi diri setelah tiba di tempat tujuan.

Dalam persepsi publik, perbedaan pesan ini menunjukkan iklim ketidakpastian negara dalam mengatasi bahaya Covid-19.

Kondisi sosial yang tidak dapat diprediksi dan berada dalam ketidakpastian justru akan mendorong perilaku anomi.

Anomi merupakan suatu perilaku sosial yang oleh Emile Durkheim diartikan sebagai situasi tanpa dukungan kejelasan norma dan arah, adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan.

Dalam konteks ini perilaku anomi merupakan perlawanan publik terhadap realitas, dapat berbentuk apatisme sosial, bahkan bisa mendorong perilaku destruktif lainnya.

Albertine Minderop, seorang ahli sastra dari Inggris, mengatakan bahwa perilaku apatis adalah sikap atau perilaku seseorang atau kelompok yang menarik diri dan seakan-akan pasrah pada keadaan.

Konsepsi ini dapat diartikan sebagai rasa putus asa secara kolektif. Publik menerima kenyataan, karena tidak mampu menghadapi kenyataan yang terjadi.

Jadi, yang penting untuk dicermati dan diantisipasi adalah akumulasi dari apatisme sosial dan rasa putus asa kolektif yang makin meluas.

Tentu saja tidak ada satupun yang menginginkan situasi destruktif terjadi akibat akumulasi apatisme sosial dan rasa putus asa kolektif.

Indonesia dengan besarnya jumlah penduduk, luasnya wilayah, beragamnya aspek sosial, ekonomi dan budaya akan menjadi pertimbangan berat bagi pemerintah mengambil keputusan.

Oleh sebab itu, pada situasi krisis dan ketidakpastian seperti ini, negara perlu menggunakan pendekatan altruistik dengan kekuatan memaksa bagi siapa pun yang menghambat upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Dalam studi sosial, pendekatan altruistik dapat dilakukan dengan menggunakan teori pertukaran sosial.

Jadi ada kebijakan negara yang diberikan kepada masyarakat, sebaliknya masyarakat harus mengembalikannya dalam bentuk menjalankan kewajiban yang ditetapkan negara.

Berbagai insentif diberikan negara terhadap masyarakat, misalnya bantuan bagi pekerja informal, bagi pekerja untuk tidak mudik dengan menjamin kebutuhan pokoknya selama wabah Covid-19, insentif dan kemudahan bagi dunia usaha dalam bentuk penundaan kewajiban kredit, pajak dan sebagainya, menunjukkan negara sudah menjalankan kewajiban tersebut.

Oleh karena itu, saatnya negara menerapkan sanksi dan tindakan tegas bagi pelanggar. Saatnya negara tidak sekadar berupaya melakukan imbauan tetapi sudah harus berupa larangan disertai tindakan dan sanksi.

Sikap tegas, cepat, dan altruistik oleh negara akan memberikan kepastian bahwa negara sedang bekerja secara optimal.

Sikap ini diharapkan memberikan harapan dan masa depan bagi setiap warga negara untuk tetap optimis, penuh semangat, menjaga solidaritas, serta menjauhi tindakan dan perilaku yang anomi dan destruktif.

Akhirnya dalam situasi krisis, ukuran keberhasilan negara hanya tertuju pada kemampuan negara mengurangi jumlah korban Covid-19 sesegera mungkin.

Negara harus mengubah orientasi pembangunan yang sebelumnya mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan monumental, legacy, dan mercusuar.

Persaingan politik antartokoh politik dan pemimpin negara harus dihentikan. Semua pihak harus menunjukkan bahwa tujuan negara hanya satu, yaitu melawan Covid-19 untuk melindungi segenap rakyat Indonesia.

Rezi Erdiansyah
Dosen Ilmu Komunikasi Univeritas Tarumanagara