Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kartu Prakerja Dinilai Bukan Solusi Tepat bagi Pekerja Informal di Tengah Pandemi

Kompas.com - 17/04/2020, 21:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menilai program Kartu Prakerja bukan solusi yang tepat bagi pekerja informal yang terdampak pandemi Covid-19.

Wana berpendapat, Pemerintah sebaiknya memberikan bantuan lansung kepada para pekerja informal, alih-alih memberikan program Kartu Prakerja.

"Kalau memang Pemerintah ingin memberikan bantuan kepada pekerja informal yang terdampak pandemi, (Kartu) Prakerja ini bukan menjadi salah satu faktor yang dibutuhkan, karena yang dibutuhkan oleh pekerja informal ini adalah bantuan langsung," kata Wana dalam sebuah diskusi yang digelar ICW, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Ekonom Sarankan Realokasi Anggaran Kartu Prakerja untuk Bantuan Langsung Tunai

Wana menuturkan, program kartu prakerja bukan solusi yang tepat karena tingkat akses internet di Indonesia yang masih rendah.

Dalam data yang dirujuk Wana, terdapat 40 persen penduduk Indonesia dengan tingkat pendidikan sekolah dasar belum mengakses internet.

Program Kartu Prakerja juga dikhawatirkan tidak menjamin para pesertanya mendapat pekerjaan meskipun sudah mengikuti program tersebut.

"Kalau seandainya orang yang lulus dari Prakerja ini sudah selesai lalu akan dikirimkan ke mana? Akan disalurkan ke mana dalam kondisi pandemi ini?" ujar Wana.

Kendati demikian, Wana menegaskan program bantuan langsung bukannya tanpa cela. Menurut dia, Pemerintah harus mengintegrasikan data sebelum memberikan bantuan langsung.

"Jangan sampai data yang dimiliki Pemerintah tumpang tindih," kata Wana.

Baca juga: Materi Pelatihan Kartu Prakerja Dinilai Tak Efektif, Ekonom: Lebih Bagus di YouTube

Sebelumnya, Pemerintah telah menggulirkan Kartu Prakerja sebagai program bantuan berupa biaya untuk pengembangan kompetensi para pencari kerja, pekerja yang di-PHK, serta yang membutuhkan peningkatan kapasitas.

Program ini diharapkan efektif dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, mengaku bahwa pihaknya terpaksa menerapkan pelatihan keterampilan secara online pada pelaksanaan program Kartu Prakerja tahap awal.

Pelatihan secara online ini dinilai paling mungkin dilakukan mengingat wabah Covid-19 mengharuskan masyarakat menerapkan physical distancing.

"Memang di tahap awal ini kami terpaksa memulai dengan pelatihan online dulu untuk memitigasi risiko penularan Covid-19," kata Panji saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/4/2020).

Panji mengatakan, setelah pandemi Covid-19 berakhir dan kebijakan physical distancing tak lagi berlaku, pelatihan keterampilan anggota Kartu Prakerja akan dilakukan secara tatap muka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com