Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: 77 Persen Masyarakat Indonesia Merasa Terancam Ekonominya karena Covid-19

Kompas.com - 17/04/2020, 09:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 77 persen masyarakat Indonesia merasa terancam penghasilannya berkurang akibat wabah Covid-19.

Selain itu, 25 persen masyarakat atau kurang lebih 50 juta warga dewasa menyatakan tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok mereka tanpa pinjaman dana karena adanya pandemi.

Data ini merupakan temuan lembaga penelitian Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tentang wabah Covid-19 yang dirilis 17 April 2020.

Baca juga: Di Tengah Pandemi, Perayaan HUT ke-68 Kopassus Diperingati Secara Sederhana

Survei dilakukan pada 9 sampai 12 April 2020 terhadap 1.200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak dengan margin of error 2,9 persen. 

"Hasil ini konsisten dengan temuan bahwa sekitar 70 persen warga merasakan penurunan pendapatan dibanding sebelum wabah," kata Peneliti SMRC Sirajuddin Abbas melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (17/4/2020).

"Proporsinya juga membesar hampir dua kali lipat dibanding temuan survei dua minggu sebelumnya, 41 persen," kata dia. 

Survei juga menemukan bahwa 67 persen rakyat Indonesia menyatakan kondisi ekonomi mereka semakin buruk sejak Covid-19 mewabah.

Baca juga: Survei Ungkap 43,78 Persen Responden Masih Berencana Mudik

Hanya 24 persen yang menyatakan tidak ada perubahan ekonomi akibat pandemi dan yang menyatakan ekonominya lebih baik sebesar 5 persen saja.

Kemudian, menurut survei, 15 persen warga menyatakan tabungan yang mereka miliki hanya cukup untuk beberapa minggu ke depan.

Sementara itu, 15 persen warga lainnya menyatakan tabungan mereka hanya cukup untuk satu minggu.

"Kalangan yang paling terkena dampak wabah ini adalah mereka yang bekerja di sektor informal, kerah biru (buruh), dan kelompok yang mengandalkan pendapatan harian," ujar Abbas.

Mengingat yang paling terdampak secara ekonomi adalah warga berpendapatan rendah, Abbas mengatakan, sudah seharusnya pemerintah memberikan subsidi bantuan ke kelompok ini.

Namun demikian, pemberian bantuan harus mendapat pengawasan, supaya pelaksanaannya tepat sasaran.

"Bantuan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi harus segera dilakukan dan diawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran serta menghindari penyimpangan," kata dia.

Baca juga: Saat Mudik Jadi Ancaman Gagalnya PSBB Kendalikan Laju Covid-19...

Adapun SMRC merupakan lembaga riset dan konsultasi yang didirikan oleh Saiful Mujani.

Penelitian mengenai wabah Covid-19 ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman warga berhadapan dengan corona yang menyita perhatian dunia termasuk Indonesia.

Survei bertujuan menggali bagaimana sikap warga terhadap Covid-19 terhadap kebijakan-kebijakan terkait yang sudah dibuat pemerintah, dan bagaimana kehidupan sosial ekonomi warga di tengah-tengah wabah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com