Saat Mudik Jadi Ancaman Gagalnya PSBB Kendalikan Laju Covid-19...

Kompas.com - 16/04/2020, 13:12 WIB
Ilustrasi Mudik KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGIlustrasi Mudik
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dikhawatirkan terancam gagal untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas di masyarakat.

Sebab, pada saat yang sama keinginan masyarakat untuk melangsungkan perjalanan ke kampung halaman atau mudik saat Lebaran masih tinggi.

Hal itu setidaknya tertuang di dalam studi yang dilakukan Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan Universitas Indonesia. Survei menunjukkan bahwa 43,78 persen masyarakat dari 3.853 responden masih memiliki keinginan untuk mudik.

"Hasil survei tersebut menunjukkan masih banyak penduduk yang merencanakan mudik saat libur Lebaran di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda ini," kata salah seorang peneliti dari Fakultas Psikologi Dicky Pelupessy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (15/4/2020).

Baca juga: Masih Banyak Masyarakat Berencana Mudik, Ini Antisipasi yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Mayoritas dari mereka yang disurvei, bahkan mengetahui tentang kelompok rentan Covid-19 (98,05 persen) dan orang sehat yang dapat menjadi pembawa atau carrier virus (98,6 persen) sehingga berpotensi menulari kepada orang lain.

Akan tetapi, hanya sebagian kecil yang mengaku sangat khawatir dengan hal tersebut (32,07 persen).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, 10,25 persen responden justru mengaku tidak khawatir dan tetap berencana untuk mudik.

Tentunya hal ini harus diantisipasi. Apalagi, tidak sedikit masyarakat yang terjangkit Covid-19, justru tidak memiliki gejalan Covid-19 sama sekali.

Baca juga: Survei Ungkap 43,78 Persen Responden Masih Berencana Mudik

Mereka inilah yang justru berpotensi menyebarkan virus ke orang lain tanpa disadari.

"Jadi kita harus hati-hati karena berhubungan dengan daya tahan tubuh tiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang orang tanpa gejala penyakit Covid-19 ini," kata praktisi kesehatan Lula Kamal di Graha BNPB Jakarta, kemarin.

Di sejumlah kota besar, seperti DKI Jakarta dan sekitarnya, fenomena mudik lebih awal justru sudah terjadi. PSBB telah membuat geliat aktivitas ekonomi menurun.

Baca juga: Corona Masih Melanda, Survei Masyarakat Pilih Mudik atau Tidak?

Sehingga, mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap atau yang bekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, petugas keamanan hingga buruh bangunan, memilih untuk mudik lebih awal.

"Keputusan perantau yang bermukim di Jabodetabek untuk pulang ke kampung halaman, dilatarbelakangi oleh tidak adanya jaminan hidup di perantauan. Ini adalah hal yang logis, karena tuntutan biaya hidup yang cukup tinggi di Jakarta," kata Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, 27 Maret lalu.

Baca juga: Masih Wabah Corona, Ini 2 Skenario Potensi ODP Setelah Mudik

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.