Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Pendaftar Kartu Prakerja Lebihi Kuota, Seleksi Dilakukan Acak

Kompas.com - 16/04/2020, 10:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan, pihaknya akan melakukan pengacakan dalam menyeleksi pendaftar program Kartu Prakerja.

Namun, pengacakan hanya akan dilakukan jika jumlah pendaftar melebihi jumlah kuota peserta Kartu Pekerja yang akan diterima dalam satu gelombang.

"Supaya adil kami akan melakukan pengacakan," kata Panji saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).

"Maksudnya adalah jika jumlah yang akan bergabung ke gelombang termasuk para peserta yang didahulukan karena dampak Covid-19 itu lebih besar dari jumlah kuota yang tersedia di gelombangnya," tuturnya.

Baca juga: Penjelasan Istana soal Pemilihan Mitra Kartu Prakerja yang Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Panji mencontohkan, pendaftar pada satu gelombang jumlahnya mencapai 1,4 juta. Padahal, yang akan diterima sebagai anggota Kartu Prakerja hanya 164 ribu.

Dengan demikian, untuk menyeleksinya, akan dilakukan pengacakan.

Mereka yang tidak lolos sebagai anggota Kartu Prakerja pun dapat mendaftar di gelombang selanjutnya.

Menurut Panji, sistem pengacakan ini dinilai yang paling adil.

"Kalau kami milih-milih juga mungkin dipertanyakan juga. Jadi paling fair adalah pengacakan," ujarnya.

Baca juga: Hari Ini Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang I Ditutup

Meski begitu, sebelum melakukan pengacakan, pihak Kartu Prakerja bakal melakukan crosscheck data dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Pogram Kartu Prakerja adalah program yang diprioritaskan untuk pelaku usaha kecil mikro dan pekerja yang terdampak oleh PHK yang datanya dicatat oleh kementerian dan lembaga.

Sehingga, crosscheck data akan dilakukan pihak Kartu Prakerja terhadap data pekerja dan pelaku usaha kecil mikro yang terdampak PHK, yang dimiliki Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

"Kami mendahulukan NIK yang diusulkan oleh kementerian dan lembaga yang sudah mencakup sektor yang terdampak, apakah itu dirumahkan, apakah itu kehilangan pekerjaan atau di-PHK," kata Panji.

Baca juga: Banyak Pelatihan Online Gratis, Mengapa Kartu Prakerja Banderol Harga Tinggi?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com