Kompas.com - 15/04/2020, 17:51 WIB
Petugas menunjukkan alat rapid test saat setelah selesai konferensi pers di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (6/4/2020). KOMPAS.COM/BUDIYANTOPetugas menunjukkan alat rapid test saat setelah selesai konferensi pers di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (6/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brojonegoro menyatakan akan ada 100.000 unit alat rapid test hasil produksi dalam negeri pada awal Juni.

Hal itu disampaikan Bambang usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Rabu (15/4/2020).

"Untuk rapid test kami sudah laporkan ke Pak Presiden, 1,5 bulan atau 6 minggu dari sekarang rencananya sudah ada 100.000 produksi, 100.000 unit rapid test," ujar Bambang.

Baca juga: Antisipasi Puncak Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Perbanyak Rapid Test dan PCR

Produksi alat tersebut merupakan kerja sama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), UGM, dan PT Hepatika.

Produksi alat rapid test tersebut akan terus dikebut mengingat saat ini kebutuhannya sangat tinggi di masyarakat.

Adapun untuk uji spesimen melalui metode polymerase chain reaction (PCR), pemerintah juga akan menyediakan perlengkapannya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi Lantik Wagub DKI Besok, Setiap Tamu Akan Jalani Rapid Test

"PCR ini kerja sama BPPT dengan startup Nusantic dan PT Biofarma. Rencananya pengujian di BP POM dan Kemenkes. Setelahnya tentunya akan dilakukan produksi yang dilakukan PT Biofarma," ujar Bambang.

"Sehingga tidak lama lagi kita akan punya PCR test kit yang basisnya adalah virus yang merupakan local transmission atau virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Jadi bukan yang berasal dari luar. Diharapkan bisa meningkatkan akurasi dari pengujian PCR tersebut," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Nasional
Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Nasional
Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Nasional
Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

Nasional
Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Nasional
Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Nasional
Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Nasional
Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Lebih Luas di Luar DKI

Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Lebih Luas di Luar DKI

Nasional
Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro

Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro

Nasional
RANHAM Sasar Perempuan hingga Masyarakat Adat, KSP: Tak Berarti Abaikan Kelompok Lain

RANHAM Sasar Perempuan hingga Masyarakat Adat, KSP: Tak Berarti Abaikan Kelompok Lain

Nasional
Kebijakan Work From Bali Tuai Kritik, Sandiaga Buka Suara

Kebijakan Work From Bali Tuai Kritik, Sandiaga Buka Suara

Nasional
Wapres Jelaskan 7 Sektor Strategis Program Quick Wins Percepatan Pembangunan Papua

Wapres Jelaskan 7 Sektor Strategis Program Quick Wins Percepatan Pembangunan Papua

Nasional
PPKM Mikro Dinilai Tak Efektif, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Ambil Opsi PSBB

PPKM Mikro Dinilai Tak Efektif, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Ambil Opsi PSBB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X