Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Puncak Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Perbanyak Rapid Test dan PCR

Kompas.com - 14/04/2020, 22:04 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah memperbanyak pengadaan alat rapid test dan PCR (Polymerase Chain Reaction) untuk mengantisipasi puncak pandemi Covid-19 pada Mei 2020.

Bambang juga mendorong pemerintah memperbanyak pengadaan alat kesehatan dalam jumlah besar.

"Dan mendorong pemerintah perlu menambah jumlah laboratorium di Indonesia yang memiliki kemampuan melakukan tes PCR serta memasifkan pelaksanaan tes cepat atau rapid test yang dianggap dapat memetakan penyebaran Covid-19 di daerah," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: TNI-Polri Buat 7 Dapur Umum untuk Warga Terdampak Pandemi Covid-19

Bambang juga meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperluas kapasitas tes PCR, terutama di wilayah zona merah.

Menurut Bambang, dengan banyaknya warga yang dites dengan metode PCR, pemerintah daerah dapat segera mengetahui hasil positif untuk ditindaklanjuti sesuai protokol pencegahan Covid-19.

"Dan bagi yang terbukti positif dapat segera dilakukan tindakan sesuai protokol kesehatan guna mencegah penularan virus ke orang lain," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono memprediksi puncak pandemi Covid-19 akan terjadi pada pertengahan Mei 2020.

"Pertengahan bulan Mei sudah meningkat drastis, itu hariannya ya," kata Pandu kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2020).

"Jadi di saat itulah, kalau enggak ada mudik. Kalau ada mudik itu agak meningkat drastis lagi pas Lebaran," ujar dia.

Pandu mengatakan, pemerintah harus menekan jumlah pasien terinfeksi pada puncak pandemi. Salah satu caranya dengan memperlambat capaian puncak pandemi Covid-19.

Baca juga: Tetapkan Kebijakan Covid-19, Pemda Perlu Perhatikan Pemerintah Pusat

Menurut Pandu, pelambatan puncak pandemi jika dibarengi dengan kebijakan pencegahan yang baik, akan bisa menekan jumlah penambahan kasus di puncak masa pandemi.

Kebijakan yang dimaksud Pandu adalah melakukan tes massal dengan lebih masif dan meluas, serta pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan lebih baik.

"Kalau penularan menurun itu artinya yang tadinya diharapkan puncaknya bulan Mei mungkin bisa bulan Juni karena ada slowing down," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com