Pemerintah Diminta Perhatikan Kebutuhan APD untuk Tenaga Medis Perempuan

Kompas.com - 14/04/2020, 21:33 WIB
Mahasiswa SBM ITB memberikan bantuan APD untuk rumah sakit di Berau. Bantuan berasal dari mahasiswa, pekerja perusahaan, komunitas, hingga warga. Dok SBM ITBMahasiswa SBM ITB memberikan bantuan APD untuk rumah sakit di Berau. Bantuan berasal dari mahasiswa, pekerja perusahaan, komunitas, hingga warga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dokter dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Teza Farida meminta pemerintah fokus memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD), khususnya untuk tenaga medis perempuan.

Sebab, tenaga medis perempuan juga menjadi garda terdepan dalam penanganan virus corona (Covid-19).

Baca juga: Laporan Gugus Tugas Covid-19 Terkait Pengadaan APD untuk Tenaga Medis

"Oleh karenanya pemerintah juga perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan spesifik juga ya tentang tenaga kesehatan perempuan ini," ujar Teza dalam video conference, Selasa (14/4/2020).

Menurut Teza permasalah tenaga medis saat ini adalah langkanya kebutuhan medis seperti APD.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah bisa memenuhi kebutuhan para tenaga medis untuk menangani pasien Covid-19.

"Kadang mereka mengeluarkan uang untuk untuk dirinya mereka sendiri karena tidak tersedianya sarana yang memadai untuk APD ini," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi: Jangan sampai Masih Ada Keluhan soal APD

"Kadang juga kalau mereka enggak punya mereka pakai alat seadanya kayak gitu ya, pakai jas hujan, mereka pakai sepatu bot biasa kayak gitu. Nah itu kan juga mereka lebih berisiko," sambungnya.

Selain itu, Teza melanjutkan, kebutuhan yang harus dipenuhi bukan hanya APD.

Melainkan, kebutuhan kebersihan lainnya yang diperlukan dokter saat menangani pasien juga tetap harus dipenuhi.

"Pemerintah juga perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan spesifik juga ya tentang tenaga kesehatan perempuan ini kebutuhan yang harus dipenuhi," ucap Teza.

Baca juga: Pantau Kebutuhan APD Rumah Sakit dan Fasyankes di Laman Kawalrumahsakit.id

Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, hingga Kamis (9/4/2020), pemerintah sudah mendistribusikan sebanyak 700.000 set alat pelindung diri (APD) ke seluruh provinsi di Indonesia.

Seiring itu, masih ada sebanyak 300.000 set APD yang akan segera didistribusikan.

"Lebih dari 700.000 APD sudah diadakan, dan sudah didistribusikan. Sementara stok yang kita miliki untuk siap kita distribusikan lebih dari 300.000," kata Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis (9/4/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X