Kompas.com - 14/04/2020, 18:36 WIB
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (14/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu tanggung jawab Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam menanggulangi pandemi virus corona adalah melengkapi kebutuhan alat keselamatan kesehatan bagi tenaga medis.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, alat keselamatan kesehatan atau alat pelindung diri (APD) itu diperuntukkan bagi para tenaga medis baik dokter, perawat, maupun tenaga medis lainnya.

"Melengkapi alat keselematan kesehatan untuk para dokter, perawat, dan tenaga medis secara maksimal agar terlindungi dari bahaya Covid-19," ujar Doni Monardo saat konferensi pers di BNPB, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Ini Strategi Gugus Tugas Sebulan Terakhir Menanggulangi Covid-19

Sejak Gugus Tugas dibentuk sebulan yang lalu, kata dia, pihaknya sudah mendistribusikan sebanyak 725.000 APD, 13 juta masker bedah, dan 150.000 masker N95.

Saat ini, kata dia, tim ahli dari Gugus Tugas dibantu oleh peneliti dan periset dari berbagai lembaga, perguruan tinggi, dan dunia usaha juga sedang berupaya memproduksi APD sendiri.

APD tersebut dibuat dengan menggunakan komponen-komponen lokal yang nantinya juga akan bersertifikasi WHO.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami sedang berupaya memproduksi APD dengan menggunakan komponen lokal dan bersertifikasi WHO," kata dia.

Baca juga: Sebulan Tangani Covid-19, Gugus Tugas Tingkatkan Laboratorium untuk Uji Spesimen

Termasuk juga saat ini sedang diupayakan untuk memproduksi ventilator atau alat bantu pernapasan.

Selain itu, Gugus Tugas juga telah mendistribusikan sebanyak 800.000 alat rapid test ke seluruh provinsi di Indonesia.

Sejauh ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengklaim telah optimal bekerja dan menjalankan tugas selama satu bulan sejak dibentuk.

Gugus Tugas ini dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 13 Maret 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X