Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Kompas.com - 07/04/2020, 20:52 WIB
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis (2/4/2020). DOKUMENTASI BNPBMenteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis (2/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara mengatakan, pemerintah akan memberikan insentif agar warga yang berdomsili di DKI Jakarta tidak pulang ke kampung halaman di tengah wabah Covid-19.

"Beliau (Presiden) minta insentif ke calon pemudik agar mengurungkan niat untuk mudik dari DKI Jakarta," kata Juliari dalam rapat kerja dengan Komisi VIII melalui konferensi video, Selasa (7/4/2020).

Juliari mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif tersebut.

Baca juga: Dagang di Jakarta Lalu Mudik ke Sumedang, Pria Ini Ternyata Positif Covid-19

Meksi demikian, kata dia, pemerintah tak dapat memastikan seluruh warga bertahan untuk tak mudik.

"Kami berpikir ya, kita harus berikan mereka sesuatu agar mereka tidak pulang kampung dan tetap bertahan di DKI. Walaupun tidak bisa menahan 100 persen," ujarnya.

Juliari mengatakan, saat ini, Kemensos tengah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pendataan terkait warga yang berencana mudik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, Gubernur DKI Jakarta sudah memberikan data sebanyak 2,5 juta jiwa yang akan pulang ke kampung halaman.

Baca juga: Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

"Kami semalam baru terima data dari gubernur DKI yaitu data yang dari mereka adalah 2,5 juta jiwa atau 1,2 jiwa KK. Ini datanya sedang dalam pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),tidak hanya yang di data DTKS saja, saya yakin bahwa dari 1,2 juta KK ini pasti ada yang di luar DTKS," ucapnya.

Berdasarkan data tersebut, Juliari mengatakan, pemerintah akan mendata masyarakat yang akan mendapatkan intensif selama wabah Covid-19, terutama para pekerja harian.

"Karena waktu rapat, kami menargetkan bantuan untuk para pekerja harian. Orang yang berpenghasilan harian tiba-tiba penghasilannya sekarang tidak ada," pungkasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Nasional
Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Nasional
Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Nasional
Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Nasional
KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

Nasional
Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Nasional
Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Nasional
Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Nasional
Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Nasional
Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Nasional
Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

Nasional
Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X