Pemerintah Yakin 56 Persen Masyarakat Tak Akan Mudik

Kompas.com - 06/04/2020, 13:15 WIB
Ilustrasi Mudik KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGIlustrasi Mudik
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyebutkan bahwa 56 persen masyarakat tak akan mudik ke kampung halaman karena sudah menyadari hal itu akan meningkatkan penyebaran virus corona yang menyebabkan Covid-19.

Hal ini diketahui dari data yang dikumpulkan Kementerian Perhubungan. 

Data itu pun sudah dilaporkan oleh Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rapat terbatas, Senin (6/4/2020).

"Dari data yang berhasil dikumpulkan, 56 persen masyarakat sudah sadar, sudah tahu bahaya Covid-19," kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat.

"Sebanyak 56 persen menyatakan tidak akan mudik," ujar dia.

Baca juga: Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Sementara itu, 37 persen lainnya belum mudik dan belum memutuskan apakah akan mudik atau tidak. Adapun, 7 persen lainnya sudah mudik ke kampung halaman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Doni Monardo, masyarakat yang sudah terlanjut mudik itu karena mereka kehilangan pekerjaan di kota karena dampak Covid-19.

"Dan bagi yang sudah lanjut mudik kita sarankan kepada pimpinan di daerah untuk memanfaatkan kehadiran para saudara kita yang kehilangan pekerjaan utama dari kota-kota besar," kata Doni.

Doni menyebutkan, pemda bisa mengarahkan masyarakat yang mudik karena kehilangan pekerjaan itu untuk fokus pada program pertanian, peternakan, dan perikanan.

"Juga program-program yang bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional," kata Doni.

Baca juga: Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Presiden Joko Widodo sebelumnya memastikan tak akan menerbitkan larangan untuk mudik. Hal ini diputuskan dalam rapat kabinet terbatas, Kamis (2/4/2020).

"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah," kata Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan usai rapat.

Saat ditanya alasan pemerintah tak melarang mudik, Luhut hanya menjawab singkat.

Luhut menyebutkan, ada kemungkinan larangan yang diterbitkan pemerintah juga tak akan diindahkan oleh sejumlah masyarakat.

"Orang kalau dilarang, (tetap) mau mudik saja gitu. Jadi kita enggak mau (larang)," ucap dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Nasional
Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Bertambah 33 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.153

UPDATE 22 Oktober: Bertambah 33 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.153

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 6.556 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 22 Oktober: 6.556 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Nasional
UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

Nasional
Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

Nasional
Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Nasional
Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nasional
Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Nasional
Sandiaga Sebut Ada Sejumlah Daerah yang Sedang Disiapkan untuk Sambut Wisatawan

Sandiaga Sebut Ada Sejumlah Daerah yang Sedang Disiapkan untuk Sambut Wisatawan

Nasional
Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.