JAKARTA, KOMPAS.com - Polri tak memiliki wewenang secara khusus selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) yang merupakan upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.
Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono, polisi melaksanakan tugas sesuai maklumat Kapolri yang telah diterbitkan sebelum penerapan PSBB.
“Melaksanakan tugas sesuai maklumat Kapolri yang sudah kita lakukan,” ujar Argo ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (7/4/2020).
Baca juga: Pemprov DKI Susun Pergub Penerapan PSBB
Melalui maklumat tersebut, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis meminta masyarakat tidak berkerumun. Mereka yang melanggar akan ditindak tegas.
Maklumat Kapolri tersebut bernomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tertanggal 19 Maret 2020.
Adapun, tindakan pengumpulan massa terdiri atas lima hal.
Pertama, pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis.
Kedua, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga. Ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.
Keempat, unjuk rasa, pawai dan karnaval. Terakhir, kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa.
Selain itu, Kapolri juga telah mengeluarkan lima surat telegram yang menjadi panduan bagi penyidik dalam melakukan penegakan hukum di tengah wabah Covid-19.
Ikut
