RUU KUHP Dinilai Tak Layak Disahkan Pekan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah DPR yang berencana melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke pembahasan tingkat II atau persetujuan pengesahan menjadi UU di Rapat Paripurna DPR pada pekan ini, terus menuai kritik.

Apalagi, proses pengambilan keputusan itu terjadi di tengah pemerintah dan masyarakat berjibaku untuk melakukan social distancing dan physical distancing dalam mengatasi pandemi Covid-19.

"Menurut kami Rancangan KUHP tidak layak dibahas," kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Baca juga: DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Ia menilai, RKUHP yang ada saat ini belum mampu memperbaharui KUHP yang sudah ada.

Para pembuat UU masih menggunakan paradigma lama bahwa pemidanaan dengan hukuman penjara menjadi solusi atas penyelesaian sebuah tindak pidana.

Padahal pada saat yang sama, lembaga pemasyarakatan (lapas) tengah disibukkan dengan persoalan penuhnya kapasitas atau overcrowding.

Bahkan, di tengah pandemi saat ini, pemerintah berupaya untuk membebaskan 30.000 narapidana dengan tujuan mengurangi overcrowding untuk meminimalisir dampak penyebaran Covid-19 di lapas.

Baca juga: RKUHP dan RUU PAS Dibahas, DPR Klaim Hanya Bongkar Pasal Kontroversial

"Masalah overcrowding itu adalah hasil. Apapun selalu dipidana kalau di Indonesia. Hukuman penjara itu dianggap sebagai solusi, makanya jumlah napi selalu naik," kata dia.

Di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Atas dasar itulah, ia menambahkan, para pembuat UU kemudian berlomba-lomba merancang sejumlah UU yang memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun.

Dengan tujuan, para pelaku kejahatan dapat dihukum dengan hukuman penjara.

Baca juga: RKUHP Dibahas di Masa Pandemi Covid-19, DPR dan Pemerintah Dinilai Tak Tunjukan Niat Baik

Sebagai contoh, UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki ancaman hukuman enam tahun penjara, pornografi (10 tahun) dan perjudian (9 tahun).

"Itu adalah bentuk tindak pidana yang menurut kami tidak perlu dilakukan penahanan dan tingkat kerusakannya tidak tinggi," ucapnya.

Untuk mengatasi overcrowding, Erasmus mengatakan, seharusnya RKUHP juga mengatur hukuman alternatif yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Persoalannya, menurut dia, RKUHP belum mengatur hukum alternatif yang mampu memberikan efek jera.

Baca juga: ICJR: Masih Banyak Pasal Bermasalah dan Over-kriminalisasi dalam RKUHP

Sehingga, bila berkaca pada KUHP yang ada saat ini, hakim cenderung akan menjatuhkan hukuman penjara dibandingkan hukuman lain yang akan membuat seseorang jera.

"Ketika orang ditahan, maka hakim cenderung berikan pidana penjara karena sudah diatur sebagai hukuman. Kalau tidak dipenjara itu hakim dianggap tidak bijak," ujarnya.

"Kedua, kita tidak punya konversi hukuman. Kita tidak punya mekanisme berapa sih tahanan kalau itu tidak dilakukan pidana denda," imbuh dia.

Persoalan overcrowding ini, sebut Erasmus, tak hanya berimplikasi pada kemampuan penjara menampung seseorang. Hal lain yang terabaikan yaitu aspek kesehatan.

Baca juga: Komisi III DPR Ralat Pimpinan DPR soal RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Selesai Pekan Depan

Ia mencontohkan kondisi lapas di luar Jakarta seperti LP Nusakambangan yang dianggap memiliki fasilitas kesehatan yang buruk.

Meski ada dokter, namun tidak setiap saat dokter ada di sana. Selain itu, mobil ambulans yang dapat digunakan untuk mengevakuasi napi yang sakit untuk mendapat perawatan medis yang lebih baik hanya ada satu.

"Jangankan virus, anda kurap bisa jadi opname karena lingkungannya yang buruk, sistem kesehatannya buruk sekali," ujarnya.

"Makanya kami bilang, ketika virus masuk ke dalam lapas, kita tinggal hitung kantong mayat saja. Apalagi virus corona yang jadi masalah bersama sekarang," tandasnya.