ICJR: Masih Banyak Pasal Bermasalah dan Over-kriminalisasi dalam RKUHP

Kompas.com - 03/04/2020, 08:47 WIB
Ilustrasi KUHP dan KUHAP KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANIIlustrasi KUHP dan KUHAP

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Genoveva Alicia menuturkan, masih terdapat pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Rancangan undang-undang yang ditunda pengesahannya pada periode lalu tersebut rencananya akan kembali dibahas oleh DPR dan Pemerintah pekan depan.

Baca juga: Komisi III DPR dan Menkumham Sepakat Segera Selesaikan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

"Aliansi mencatat di dalam draf terakhir per September 2019 masih terdapat pasal bermasalah dan over-kriminalisasi," kata Genoveva dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2020).

Pasal bermasalah itu antara lain penghinaan presiden dan pemerintah, pasal hukum yang hidup di masyarakat, larangan mempertunjukkan alat kontrasepsi, perzinaan, kohabitasi, penggelandangan, aborsi, dan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, contempt of court, makar, kriminalisasi penghinaan yang eksesif, tindak pidana terhadap agama, rumusan tindak pencabulan yang diskriminatif, tindak pidana narkotika dan pelanggaran HAM berat.

Pemerintah dan DPR, imbuh dia, seharusnya perlu kembali mengevaluasi seluruh pasal-pasal kontroversial yang ada di dalam RKUHP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Depenalisasi dan dekriminalisasi terhadap beberapa tindak pidana harus digalakkan, mengingat kondisi overcrowding yang terjadi saat ini salah satunya disebabkan oleh overkriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan yang juga gagal diatasi RKUHP," ujarnya.

Baca juga: Komisi III DPR Ralat Pimpinan DPR soal RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Selesai Pekan Depan

Genoveva menambahkan, pembahasan RKUHP juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, terutama yang akan terdampak pada penegakan RKUHP tersebut.

Selama ini, ia mengatakan, pembahasan hanya fokus dilakukan oleh ahli hukum pidana, tanpa mempertimbangkan pendapat dari bidang ilmu lain yang terdampak seperti kesehatan, kesehatan masyarakat, kriminologi, pariwisata, dan ekonomi.

"Selain penting melibatkan lebih banyak pihak, skala konsultasi pembahasan RKUHP tidak boleh hanya berpusat di Jawa, perlu keterwakilan seluruh daerah di Indonesia untuk menjamin KUHP di masa depan mampu ditegakkan hukumnya di seluruh wilayah," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia 'Silver' untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia "Silver" untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Nasional
Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Nasional
Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Nasional
Luhut Sebut 'Tracing' Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Luhut Sebut "Tracing" Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.