Kompas.com - 05/04/2020, 13:38 WIB
Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi (kiri) saat meninjau lokasi pengalihan arus dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Gunungpuyuh, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (3/4/2020). KOMPAS.COM/BUDIYANTOWali Kota Sukabumi Achmad Fahmi (kiri) saat meninjau lokasi pengalihan arus dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Gunungpuyuh, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (3/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Komunikasi Politik Juri Ardiantoro menyatakan, sesungguhnya beberapa pemerintah daerah (Pemda) sudah menjalankan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sebelum Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 diterbitkan.

Namun, Juri mengatakan, adanya penerbitan PP No. 21 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo adalah agar PSBB yang dijalankan oleh Pemda lebih terkoordinasi dengan arahan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Juri menanggapi pernyataan Jokowi yang hendak memberlakukan darurat sipil untuk menyokong kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca juga: Simak! Berikut Daftar 6 Pembatasan di PSBB untuk Cegah Covid-19

"Sekarang menggunakan bahasa PSBB. Itu sebetulnya apa yang sudah selama ini diterapkan (pemda dan pemerintah pusat). Jaga jarak. Atau pembatasan lalu lintas orang dan barang untuk mencegah wabah ini makin meluas," kata Juri.

Karenanya, Juri menyatakan pemerintah berharap penerapan PSBB setelah dituangkan dalam PP No. 21 Tahun 2020 menjadi lebih optimal sebab akan ada kesatupaduan gerak antara pemda dan pemerintah pusat.

Ia berharap ke depan pemda selalu melandaskan kebijakan PSBB yang diambil sebagaimana diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020.

"Sebetulnya Presiden ingin apa yang sudah berjalan itu bisa berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan lebih semacam ada payung hukum di daerah untuk melakukan kebijakan pembatasan," lanjut dia.

Sebelumnya, Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) untuk mengatasi wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona.

Kebijakan itu didasari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

PP tersebut diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyidik KPK Jadi Tersangka Terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Penyidik KPK Jadi Tersangka Terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Nasional
Sejumlah Upaya Pemerintah dalam Mencari Kapal Selam KRI Nanggala

Sejumlah Upaya Pemerintah dalam Mencari Kapal Selam KRI Nanggala

Nasional
KSAL Ungkap 2 Kemungkinan soal Tumpahan Minyak di Lokasi Hilang Kontaknya KRI Nanggala-402

KSAL Ungkap 2 Kemungkinan soal Tumpahan Minyak di Lokasi Hilang Kontaknya KRI Nanggala-402

Nasional
KPK Tetapkan Wali Kota Tanjungbalai sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Wali Kota Tanjungbalai sebagai Tersangka

Nasional
127 WN India Masuk ke Indonesia di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

127 WN India Masuk ke Indonesia di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Sejumlah Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan

Sejumlah Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan

Nasional
Ini Reaksi Nadiem Makarim Saat Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Ini Reaksi Nadiem Makarim Saat Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Nasional
Menteri Nadiem Ungkap 6 Program Baru Beasiswa LPDP

Menteri Nadiem Ungkap 6 Program Baru Beasiswa LPDP

Nasional
ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Politisi dalam Dakwaan Juliari Batubara

ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Politisi dalam Dakwaan Juliari Batubara

Nasional
Titi Anggraini: Saat Sudah Berada di Posisi Strategis, Jangan Lupakan Perempuan Lainnya

Titi Anggraini: Saat Sudah Berada di Posisi Strategis, Jangan Lupakan Perempuan Lainnya

Nasional
AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

Nasional
Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Nasional
Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Nasional
Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Nasional
Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X