Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/04/2020, 15:20 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menilai, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak efektif dalam penanganan dan pengendalian Covid-19.

Menurutnya, pemerintah terkesan tidak mau mendengarkan usulan-usulan pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi virus corona ini.

"Saya kira pemerintah pusat harus mengoreksi kebijakan-kebijakannya, termasuk PSBB itu," kata Djohermansyah dalam diskusi 'Daerah Menghadapi Corona' yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network, Sabtu (4/4/2020).

Baca juga: Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Cegah Penyebaran Corona, Efektifkah?

Ia menilai PSBB merupakan kebijakan "setengah hati" yang dilakukan pemerintah pusat untuk menangani virus corona.

Djohermansyah mengatakan, kebijakan PSBB sama sekali tidak memberikan ketegasan bagi masyarakat dalam menghadapi situasi saat ini.

"PSBB ini kan masih setengah hati. PSBB belum tegas, belum keras, dihadapkan pada kondisi masyarakat Indonesia yang tingkat kedisiplinannya masih rendah," ujarnya.

Baca juga: Yusril Nilai Pemda Bisa Kesulitan Lakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Djohermansyah menuturkan, presiden seharusnya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Ia mencatat sejumlah usul menarik yang datang dari pemerintah daerah. Namun, ide-ide tersebut dimentahkan Presiden.

"Satu, ada daerah yang memberlakukan jam malam. Itu ide bagus. Jadi jangan nggak boleh. Karena mereka lihat banyak orang kumpul-kumpul di warung kopi, ada pasar kaget malam-malam. Pejabat-pejabat di ibu kota ini mana tahu," kata Djohermansyah.

"Kedua, menyetop bus antarprovinsi. Itu juga ide bagus untuk menahan mobilitas penduduk yang bandel-bandel ini. Mau mudik, no mudik," imbuhnya.

Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Tak Blokir Jalan dalam Terapkan PSBB

Ia mengatakan saat ini pemerintah tidak bisa sekadar mengeluarkan instruksi yang bersifat imbauan.

Menurut Djohermansyah, pemerintah pusat harus menetapkan kebijakan yang tegas.

Presiden Jokowi, kata dia, harus menjadi "pemimpin perang" yang memberikan dorongan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan tepat dan cepat.

"Panglima besarnya presiden. Lalu panglima wilayah provinsi gubernur. Panglima kabupaten dan kota yaitu bupati dan wali kota," ujarnya.

"Kalau kita tidak bersatu padu, strategi perang tidak jitu, arahan kebijakan pusat tidak clear dan jelas, maka ini bisa berguguran. Bukan hanya rakyat, panglima perangnya gugur," kata Djohermansyah.

Baca juga: Penerapan PSBB, Ridwan Kamil Ingin Kompak dengan Anies

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com