Kompas.com - 05/04/2020, 13:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meminta perangkat desa melakukan mitigasi dampak ekonomi warga terhadap wabah Covid-19.

Mitigasi yang dimaksud yaitu mengategorikan warga berdasarkan penghasilan sehingga mereka yang berada di kategori rentan bisa mendapat bantuan.

"Bagaimana kita menangani mitigasi ekonomi, ini juga dilakukan desa," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kemendes PDTT, Eko Sri Haryanto, saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Minggu (5/4/2020).

Eko menjelaskan, setidaknya ada empat kategori ekonomi masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Baca juga: 5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Pertama, masyarakat yang sangat rentan, yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan tapi terdampak langsung Covid-19 sehingga tidak berpenghasilan atau penghasilannya paling banyak Rp 1 juta dalam sebulan.

Masyarakat yang dikategorikan sangat rentan juga tidak memiliki jaminan sosial apapun.

Kedua, masyarakat rentan, yaitu yang memiliki pekerjaan dan penghasilan sebanyak-banyaknya Rp 2 juta per bulan.

Masyarakat kategori ini memiliki cadangan ekonomi jangka pendek, yaitu kisaran Rp 2-5 juta.

"Ini rentan karena kalau cadangan ekonominya habis akan sangat rentan," ujar Eko.

Kategori ketiga yaitu mereka yang cukup rentan, berpenghasilan sekurang-kurangnya Rp 2 juta per bulan, memiliki asuransi dan cadangan sampai akhir bulan April sekitar Rp 5 juta.

Lalu, kategori terakhir adalah yang tidak rentan, yaitu yang tak memiliki ciri di atas.

Menurut Eko, dengan mengategorikan kondisi ekonomi warga, pemetaan pemberian bantuan menjadi lebih mudah.

Ia mencontohkan, di Desa Panggungharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masyarakat rentan diberi bantuan berupa paket berisi bahan-bahan pokok.

Kelompok sangat rentan dan bukan penerima bantuan pemerintah berupa program keluarga harapan (PKH) diberi 5 paket sembako. Kelompok sangat rentan tapi menerima bantuan PKH diberi 3 paket sembako.

Kemudian, kelompok rentan dan tidak mendapat bantuan PKH diberi 4 paket, kelompok rentan tapi menerima PKH diberi 2 paket.

Baca juga: Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Untuk kelompok cukup rentan dan tidak mendapat bantuan PKH diberi 2 paket, sedangkan kelompok cukup rentan penerima PKH diberi 1 paket.

"Mudah-mudahan itu bisa membuat bagaimana penanganan ekonomi kepada masyarakat yang ada di desa," kata Eko.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg Diyakini Bikin Jera Koruptor

Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg Diyakini Bikin Jera Koruptor

Nasional
Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Nasional
Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Nasional
Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Nasional
Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Nasional
Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Nasional
Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari

Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari

Nasional
Sidang Arif Rachman, Jaksa Hadirkan Anggota Timsus dan Wakaden C Biro Paminal

Sidang Arif Rachman, Jaksa Hadirkan Anggota Timsus dan Wakaden C Biro Paminal

Nasional
Kedekatan dengan Andika Perkasa Dinilai Permudah Yudo Margono Bangun Soliditas di Internal TNI

Kedekatan dengan Andika Perkasa Dinilai Permudah Yudo Margono Bangun Soliditas di Internal TNI

Nasional
Jokowi Sebut Salah Satu Fokus APBN 2023 untuk Membangun IKN

Jokowi Sebut Salah Satu Fokus APBN 2023 untuk Membangun IKN

Nasional
Digugat 4 Parpol ke PTUN, KPU Yakin Sudah Kerja Objektif dalam Verifikasi Administrasi

Digugat 4 Parpol ke PTUN, KPU Yakin Sudah Kerja Objektif dalam Verifikasi Administrasi

Nasional
Setelah Yudo Margono, KSAD Dudung dan Pangkostrad Maruli Dinilai Berpotensi Jadi Panglima TNI

Setelah Yudo Margono, KSAD Dudung dan Pangkostrad Maruli Dinilai Berpotensi Jadi Panglima TNI

Nasional
Air Mata Ibunda Yoshua

Air Mata Ibunda Yoshua

Nasional
Tak Lolos Verifikasi Administrasi, PRIMA Gugat KPU ke PTUN

Tak Lolos Verifikasi Administrasi, PRIMA Gugat KPU ke PTUN

Nasional
Hakim Soroti CCTV yang Perlihatkan Kodir ART Ferdy Sambo Mondar-mandir Usai Penembakan Brigadir J

Hakim Soroti CCTV yang Perlihatkan Kodir ART Ferdy Sambo Mondar-mandir Usai Penembakan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.