Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didorong Tingkatkan Kapasitas Lab Tes Covid-19

Kompas.com - 02/04/2020, 15:53 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mendorong pemerintah untuk terus mempercepat penanganan wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Sekretaris IAKMI Husein Habsyi menegaskan, upaya penemuan pasien positif serta memperluas cakupan tes virus corona harus dilaksanakan seiring agar semakin banyak pasien yang mendapatkan penanganan medis.

"Segera perkuat sistem kesehatan nasional dalam peningkatan upaya penemuan kasus, memperluas cakupan masif rapid test berdasarkan penyelidikan epidemiologi, contact tracing," kata Husein dalam video conference IAKMI, Kamis (2/3/2020). 

Baca juga: Sulut Siapkan Laboratorium Pemeriksaan Sampel Corona

Selain itu, yang tak kalah penting dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kapasitas laboratorium yang digunakan untuk meneliti spesimen pasien.

Jumlah laboratorium yang digunakan untuk meneliti spesimen pasien di Indonesia harus ditambah serta diperhatikan sebarannya agar mampu menampung banyak.

"Penguatan laboratorium yang mampu melakukan deteksi secara real time dengen metode reverse transcription polymerase chain reaction (RT PCR) yang merata di seluruh Indonesia," sambung Husein.

Husein menambahkan, kebutuhan tenaga medis juga sangat penting dipenuhi pemerintah. Sebab, tenaga medislah yang paling rentan terpapar virus corona.

Baca juga: Selain Singapura, Laboratorium AS Ciptakan Alat Uji Virus Corona Hanya 5 Menit

"Penjaminan akses pelayanan medis bagi mereka yang membutuhkan dan kelengkapan fasilitas kesehatan termasuk alat pelindung diri bagi tenaga medis," lanjut dia.

Terkait alokasi anggaran, IAKMI pun mengimbau masyarakat untuk terus mengawal penggunaan anggaran pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

"IAKMI mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran negara khususnya penyaluran dana alokasi khusus dan dana bantuan operasional kesehatan pencegahan dan atau penanganan kasus corona virus disease 2019 atau Covid-19," ujar Husein.

Diberitakan, Juru Bicara Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, saat ini pemerintah sudah ada 125.000 alat untuk melakukan rapid test Covid-19.

Baca juga: Pemkot Bogor Usulkan Laboratorium IPB Jadi Tempat Penelitian Covid-19

"Untuk saat ini ada 125.000 kit pemeriksaan cepat yang akan kita bagikan ke seluruh Indonesia, dan kita mulai bergerak di hari ini," kata Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020).

Selain itu, pemerintah sendiri memutuskan menerapkan status darurat kesehatan masyarakat dengan model pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kepala Daerah yang hendak menerapkan skema PSBB harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan terlebih dulu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com