Kompas.com - 02/04/2020, 15:53 WIB
Ilustrasi pencegahan dan penularan virus corona, pasie virus corona ShutterstockIlustrasi pencegahan dan penularan virus corona, pasie virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mendorong pemerintah untuk terus mempercepat penanganan wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Sekretaris IAKMI Husein Habsyi menegaskan, upaya penemuan pasien positif serta memperluas cakupan tes virus corona harus dilaksanakan seiring agar semakin banyak pasien yang mendapatkan penanganan medis.

"Segera perkuat sistem kesehatan nasional dalam peningkatan upaya penemuan kasus, memperluas cakupan masif rapid test berdasarkan penyelidikan epidemiologi, contact tracing," kata Husein dalam video conference IAKMI, Kamis (2/3/2020). 

Baca juga: Sulut Siapkan Laboratorium Pemeriksaan Sampel Corona

Selain itu, yang tak kalah penting dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kapasitas laboratorium yang digunakan untuk meneliti spesimen pasien.

Jumlah laboratorium yang digunakan untuk meneliti spesimen pasien di Indonesia harus ditambah serta diperhatikan sebarannya agar mampu menampung banyak.

"Penguatan laboratorium yang mampu melakukan deteksi secara real time dengen metode reverse transcription polymerase chain reaction (RT PCR) yang merata di seluruh Indonesia," sambung Husein.

Husein menambahkan, kebutuhan tenaga medis juga sangat penting dipenuhi pemerintah. Sebab, tenaga medislah yang paling rentan terpapar virus corona.

Baca juga: Selain Singapura, Laboratorium AS Ciptakan Alat Uji Virus Corona Hanya 5 Menit

"Penjaminan akses pelayanan medis bagi mereka yang membutuhkan dan kelengkapan fasilitas kesehatan termasuk alat pelindung diri bagi tenaga medis," lanjut dia.

Terkait alokasi anggaran, IAKMI pun mengimbau masyarakat untuk terus mengawal penggunaan anggaran pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

"IAKMI mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran negara khususnya penyaluran dana alokasi khusus dan dana bantuan operasional kesehatan pencegahan dan atau penanganan kasus corona virus disease 2019 atau Covid-19," ujar Husein.

Diberitakan, Juru Bicara Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, saat ini pemerintah sudah ada 125.000 alat untuk melakukan rapid test Covid-19.

Baca juga: Pemkot Bogor Usulkan Laboratorium IPB Jadi Tempat Penelitian Covid-19

"Untuk saat ini ada 125.000 kit pemeriksaan cepat yang akan kita bagikan ke seluruh Indonesia, dan kita mulai bergerak di hari ini," kata Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020).

Selain itu, pemerintah sendiri memutuskan menerapkan status darurat kesehatan masyarakat dengan model pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kepala Daerah yang hendak menerapkan skema PSBB harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan terlebih dulu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Nasional
RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

Nasional
Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Nasional
Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Nasional
Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Nasional
Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Nasional
Meski Dilarang Mudik, Masyarakat Menyeberang dari Merak ke Lampung 440.014 Orang

Meski Dilarang Mudik, Masyarakat Menyeberang dari Merak ke Lampung 440.014 Orang

Nasional
UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

Nasional
Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Nasional
Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Nasional
Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Nasional
BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X