Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Kompas.com - 30/03/2020, 20:10 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta masyarakat bersabar menunggu kebijakan soal mudik lebaran di masa pandemi corona Covid-19.

Doni menyebut kebijakan itu sedang dibahas dan akan diputuskan pada Selasa (31/3/2020) sore.

"Kemudian selanjutnya menyangkut masalah mudik atau tidak mudik tadi sudah dibahas secara detail, melibatkan para gubernur, jadi mohon bersabar dulu, untuk keputusan ini akan dikeluarkan besok sore," kata Doni usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (30/3/2020) sore.

Baca juga: Pemkot Bekasi Batalkan Program Mudik Gratis Lebaran 2020

"Siapa yang boleh mudik, siapa yang kira-kira dianjurkan tidak mudik dengan beberapa ketentuan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah," ujarnya.

Doni menambahkan, sejauh ini sudah banyak masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang sudah pulang ke kampung halamannya.

Pemerintah mengimbau warga yang sudah mudik melakukan karantina mandiri selama 14 hari di kampung halamannya.

"Pengalaman yang sudah dilakukan Jateng, mereka tidak mungkin menolak saudara yang kembali ke kampung halaman. Tapi diimbau untuk bersedia melakukan karantina secara personal, tidak ke luar rumah selama 14 hari," kata dia.

Baca juga: Jokowi Akan Terbitkan Perpres dan Inpres Atur Mudik Lebaran 2020

Sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas terkait mudik. Jokowi menyebut banyak masyarakat yang mudik lebih awal sebagai dampak Covid-19.

Jokowi mengatakan, ada 14.000 orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang mudik ke kampung halamannya dengan menggunakan bus dalam delapan hari terakhir.

Jumlah itu belum termasuk arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lainya, seperti kereta api, kapal laut, pesawat, serta mobil pribadi.

Para warga yang mudik itu rata-rata adalah pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian.

"Mereka terpaksa pulang kampung karena penghasilan turun sangat drastis atau bahkan hilang," kata Jokowi.

Baca juga: Pakar Virus Unbraw: Gerakan Mudik Warga Jakarta akan Ubah Masa Puncak Wabah Covid-19

Jokowi meminta jajarannya merumuskan langkah yang lebih tegas untuk mencegah lebih banyak warga yang mudik. Ia menilai imbauan yang selama ini sudah disampaikan para pejabat daerah dan tokoh belum cukup.

Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman pun menyebut Jokowi akan segera mengeluarkan peraturan presiden dan instruksi presiden terkait aturan mudik ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com