Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Ada Karantina di Jabodetabek, Pemerintah Diminta Perhatikan Dampak Sosial

Kompas.com - 30/03/2020, 10:27 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam waktu dekat akan menggelar rapat untuk membahas peraturan pemerintah terkait karantina wilayah.

Wacana itu sedang dipertimbangkan sebagai upaya untuk mengendalikan laju penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Tanah Air.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, pemerintah seharusnya dapat bertindak lebih cepat dalam mengatasi penyebaran ini. Upaya preventif seharusnya dapat dilaksanakan lebih dini, misalnya dengan karantina wilayah Jabodetabek.

Namun, harus ada persiapan yang sangat matang untuk meminimalisasi dampak sosial jika pada akhirnya pemerintah menerapkan karantina wilayah. Salah satunya terkait memastikan suplai kebutuhan pokok terjaga.

"Hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan pendistribusian makanan dan kebutuhan pokok secara langsung ke rumah warga yang benar-benar membutuhkan," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2020).

Baca juga: Polisi Rancang Skema Penutupan Arus dari dan Menuju Jakarta jika Pemerintah Putuskan Lockdown

Dia juga mencontohkan, pemerintah harus dapat memastikan bahwa apotek dan supermarket tetap buka, meski dengan pembatasan baik itu waktu operasi hingga jumlah barang yang dibeli.

Sahroni juga menyarankan, aparat keamanan baik itu TNI maupun Polri harus meningkatkan protokol keamanan mereka.

Patroli wilayah hingga tingkat kecamatan harus dilakukan agar proses pengawasan dapat berjalan dengan lebih baik.

Sahroni menuturkan, menerapkan karantina bukan perkara yang mudah. Pasalnya, hal itu akan berdampak terhadap sektor perekonomian masyarakat.

"Tapi, sekarang yang utama adalah bagaimana kita menyalamatkan nyawa bangsa dengan memutus mata rantai virus, yaitu dengan segera melakukan lockdown. Karena jika tidak maka akan terjadinya financial and human crisis secara bersamaan," ucapnya.

Baca juga: Pengamat: Pemerintah Perlu Pikirkan Cara Salurkan Logistik jika Terapkan Karantina Wilayah

Hal terakhir yang tak kalah penting yaitu memperbanyak layanan hotline Covid-19. Bahkan, jika diperlukan setiap wilayah ada satu hotline.

Tujuannya, agar tidak ada lagi yang kesulitan untuk menghubungi tenaga medis untuk meminta pertolongan maupun ambulans.

Episentrum

Hingga Minggu (29/3/2020) siang terdapat 1.285 kasus Covid-19 di Indonesia. Dari jumlah itu, ada 64 pasien sembuh dan 114 pasien meninggal dunia.

Jabodetabek diketahui merupakan episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia. Di DKI Jakarta, misalnya, ada 675 orang yang dinyatakan positif, dengan 45 orang di antaranya sembuh dan 68 orang lainnya meninggal dunia.

Berdasarkan data yang dilansir dari corona.jakarta.go.id, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 2.289 orang. Sebanyak 498 orang di antaranya masih dipantau dan 1.791 orang lainnya telah selesai menjalani pemantauan.

Baca juga: UPDATE 29 Maret: 1.285 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia, Permintaan Karantina Wilayah DKI

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com