Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Cegah Penyebaran Covid-19, Ketua Umum Partai Golkar Beri Bantuan 10.000 APD

Kompas.com - 28/03/2020, 19:56 WIB
Kurniasih Budi

Penulis

KOMPAS.com - Partai Golkar meluncurkan gerakan Golkar Peduli Lawan Covid-19 di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (28/3/2020).

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan 10.000 alat perlindungan diri (APD) paramedis, 6.000 masker, 3.000 unit alat rapid test, 400 liter hand sanitizer, serta 100 google glass.

Airlangga mengatakan penyaluran bantuan alat medis dilakukan melalui ormas pendiri dan yang didirikan Partai Golkar, serta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi seluruh Indonesia.

"Ini baru tahap awal. Gerakan Golkar Peduli Lawan Covid-19 akan diikuti oleh DPD-DPD seluruh Indonesia. Saya juga menginstruksikan ke DPD-DPD Partai Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk juga membantu masyarakat melawan Covid-19," kata Airlangga Hartarto dalam pernyataan tertulis, Sabtu (28/3/2020).

Baca juga: Ilmuwan Singapura Ciptakan Alat uji Covid-19 Tercepat, Hanya 5 Menit

Bahan dan alat pencegahan penyebaran corona virus disease (Covid-19) itu nantinya diberikan ke masyarakat dan sejumlah rumah sakit.

Hingga Sabtu (28/3/2020), jumlah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 bertambah 109 kasus sehingga totalnya menjadi 1.155 kasus.

Pasien yang sembuh bertambah 13 orang menjadi 59 orang, sedangkan kasus kematian bertambah 15 orang menjadi 102 orang.

Airlangga berharap, gerakan Golkar Peduli Covid-19 itu dapat membantu pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat yang tidak mampu untuk mencegah menyebarnya Covid-19 di Indonesia.

Komitmen Partai Golkar

Partai Golkar, imbuh dia, akan terus mengumpulkan peralatan pencegahan penyebaran Covid-19, melalui DPRD tingkat provinsi masing-masing ke DPD provinsi dan DPD kabupaten/kota.

"Diharapkan dari DPD provinsi akan menstimulasi masing-masing DPD kabupaten/kota, sehingga ini menjadi gerakan nasional. Sebab, penanganan virus Corona ini butuh partisipasi masyarakat, partisipasi organisasi masyarakat, pengusaha dan seluruh partai politik untuk bersama-sama kita perangi," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Roem Kono mengakui, saat ini APD dan alat penyemprotan disinfektan cukup sulit ditemukan.

DPP Partai Golkar meluncurkan gerakan Golkar Peduli Lawan Covid-19 di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (28/3/2020).
Dok. Partai Golkar DPP Partai Golkar meluncurkan gerakan Golkar Peduli Lawan Covid-19 di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (28/3/2020).

Namun demikian, ia melanjutkan, Golkar berkomitmen menambah jumlah bantuan selama pandemi Covid-19.

"Jumlah ini akan terus bertambah dan segera diikuti secara nasional," ujarnya.

Ia mengatakan, gerakan Golkar Peduli Lawan Covid-19 akan direalisasikan dalam bentuk pembangunan posko.

"Ini adalah bentuk bakti Partai Golkar pada negara untuk menanggulangi penyebaran virus corona. Bahkan, sebelumnya kader-kader Partai Golkar lainnya di pusat dan daerah juga sudah ada yang melakukan gerakan ini," katanya

Sejumlah pengurus DPP Partai Golkar seperti Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus, para Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar diantaranya, Roem Kono, Azis Syamsuddin, Rizal Mallarangeng, Ahmad Doli Kurnia, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Kahar Muzakir, Sekjen DPP Ormas MKGR Adies Kadir, serta Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini Meutya Hafid hadir saat peluncuran gerakan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com