Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah: Kita Akan Berusaha Penuhi dan Lengkapi APD

Kompas.com - 28/03/2020, 16:46 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengaku akan berusaha memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis yang merawat pasien terjangkit virus yang menyebabkan penyakit Covid-19.

"Kita akan berusaha sepenuhnya untuk kemudian memenuhi, mematuhi, dan melengkapi penggunaan APD ini," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (28/3/2020).

Ia juga mengatakan, sudah ada standar operasional prosedur mengenai siapa yang harus menggunakan APD dan siapa yang tidak perlu.

Baca juga: IDI Larang Dokter Tanpa APD Tangani Pasien Covid-19

Menurut Yuri, pemerintah juga sudah menyiapkan banyak rumah sakit untuk menangani pasien Covid-19.

Ia mengatakan, banyak rumah sakit swasta yang berpatisipasi untuk membantu pemerintah menangani wabah tersebut.

"Kita menyiapkan rumah sakit dan banyak sekali rumah sakit yang berpartisipasi bukan hanya rumah sakit pemerintah bukan hanya rumah sakit TNI-Polri, rumah sakit BUMN tapi rumah sakit swatsa pun banyak yang mendedikasikan merawat pasien Covid-19," ucap Yuri.

Diberitakan sebelumnya, jumlah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 bertambah hingga Sabtu (28/3/2019).

Baca juga: Sampai ke Maluku Utara, Covid-19 Kini Tersebar di 29 Provinsi

Menurut Yuri, jumlah kasus positif bertambah 109 kasus menjadi 1.155 kasus.

Sementara itu, pasien yang sembuh bertambah 13 orang menjadi 59 orang, sedangkan kasus kematian bertambah 15 orang menjadi 102 orang.

"Kita masih memprihatinkan kondisi ini karena terbukti penularan masih terjadi," ujar Yuri.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com