Kebijakan Jokowi Belum Jalan, Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector

Kompas.com - 28/03/2020, 08:38 WIB
Ilustrasi kredit. SHUTTERSTOCKIlustrasi kredit.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menunggangi sepeda motor Honda Vario, Latifah (51) pulang ke rumahnya sore itu, Jumat (27/3/2020). Perasaan lelah, gusar, hingga sedih menghinggapinya.

Sejak pagi, ia keluar rumah untuk mencari rezeki sebagai pengemudi ojek online (ojol). Namun, sampai sore hari tak satu pun pesanan yang masuk ke telepon selulernya.

Pandemi virus corona Covid-19 di Jakarta yang mengharuskan warganya melakukan physical distancing membuat Latifah kesulitan mendapat pelanggan.

Baca juga: Jokowi: Dilarang Kejar Cicilan Ojek dan Sopir Taksi, apalagi Pakai Debt Collector

Baru tiba di rumahnya di kawasan Condet, Jakarta Timur, Latifah pun langsung dikejutkan dengan kedatangan seorang debt collector.

Pria tersebut menagih cicilan motor Latifah yang pembayarannya pada bulan ini sudah jatuh tempo.

"Saya baru saja sampai, tiba-tiba datang debt collector nagih, padahal baru telat tiga hari," cerita Latifah kepada Kompas.com.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Latifah lalu menjelaskan kepada debt collector itu bahwa ia belum memiliki uang untuk membayar cicilan. Ini adalah cicilan motornya yang ke-20.

Baca juga: 9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19: Penangguhan Cicilan hingga Relaksasi Pajak

 

Biasanya, ia selalu tepat waktu dalam membayar cicilan ke pihak leasing. Baru kali ini ia terlambat membayar karena kesulitan ekonomi.

"Maklumlah orderan sekarang anyep," kata Fatimah kepada petugas leasing itu.

Meski begitu, pihak leasing tak mau menerima alasan Latifah dan tetap meminta ia membayar tagihannya.

Padahal, Latifah sudah mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo menjanjikan penangguhan cicilan selama setahun bagi ojek online karena wabah corona ini.

Baca juga: Jokowi: Tukang Ojek, Sopir Taksi Tak Perlu Khawatir, Cicilan Ditangguhkan 1 Tahun

 

Ibu lima anak ini mengetahui pernyataan Jokowi itu dari rekan-rekannya sesama ojek online.

Ia pun akhirnya menunjukkan video pernyataan Jokowi itu yang kebetulan sudah tersimpan di telepon selulernya.

"Akhirnya saya tunjukin kan video Pak Jokowi. 'Terus kalau masalah video ini bagaimana, Pak? Apa ini berlaku?'," kata Latifah.

Dalam video itu, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah memberi keringanan berupa penangguhan cicilan kendaraan selama satu tahun bagi pengemudi ojek, taksi, ataupun nelayan.

Jokowi juga menegaskan, perusahaan leasing dilarang melakukan penagihan, apalagi sampai menggunakan debt collector.

Baca juga: Asosiasi Ojek Online Sebut Anggotanya Masih Ditagih Cicilan Kendaraan

Namun, debt collector tersebut menegaskan bahwa belum ada surat keputusan apa pun yang diterima pihak leasing soal pernyataan Jokowi itu.

"Selama SK belum turun, konsumen tetap harus bayar tetap waktu," kata Latifah menirukan pernyataan debt collector tersebut.

Debt collector itu awalnya hanya memberi waktu Latifah sehari. Ia berjanji akan datang lagi besok. Jika belum ada pembayaran, maka ia mengancam motor tersebut akan ditarik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi X Minta Kemenpora Tak Tunda Pemberian Bonus ke Peraih Medali Olimpiade

Komisi X Minta Kemenpora Tak Tunda Pemberian Bonus ke Peraih Medali Olimpiade

Nasional
Panglima TNI Minta Warga Alami Demam Segera Periksa ke Puskesmas

Panglima TNI Minta Warga Alami Demam Segera Periksa ke Puskesmas

Nasional
Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Besok, Novel Harap Dewas Tak Membela atau Menutupi

Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Besok, Novel Harap Dewas Tak Membela atau Menutupi

Nasional
AMM Ke-54, Menlu RI Dorong ASEAN Beri Bantuan Kemanusiaan ke Palestina hingga Soroti Situasi Laut China Selatan

AMM Ke-54, Menlu RI Dorong ASEAN Beri Bantuan Kemanusiaan ke Palestina hingga Soroti Situasi Laut China Selatan

Nasional
Uji Materi UU KPK, MK Minta Pemohon Detailkan Legal Standing

Uji Materi UU KPK, MK Minta Pemohon Detailkan Legal Standing

Nasional
Menlu RI Sebut Tak Ada Perkembangan Signifikan dari 5 Points of Consensus Terkait Myanmar

Menlu RI Sebut Tak Ada Perkembangan Signifikan dari 5 Points of Consensus Terkait Myanmar

Nasional
Menkes: Jangan Tunggu Lama, Saturasi Oksigen di Bawah 94 Persen Harus ke RS

Menkes: Jangan Tunggu Lama, Saturasi Oksigen di Bawah 94 Persen Harus ke RS

Nasional
Perhimpunan Tionghoa Buka Posko Tabung Oksigen Gratis untuk Warga Jabodetabek

Perhimpunan Tionghoa Buka Posko Tabung Oksigen Gratis untuk Warga Jabodetabek

Nasional
Menkes Jelaskan soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Jelaskan soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Red Notice Telah Diterbitkan, Nama Harun Masiku Tak Ada di Situs Interpol

Red Notice Telah Diterbitkan, Nama Harun Masiku Tak Ada di Situs Interpol

Nasional
Duduk Perkara Kisah Akidi Tio, Disebut Akan Sumbangkan Rp 2 Triliun hingga Berujung pada Status Tersangka

Duduk Perkara Kisah Akidi Tio, Disebut Akan Sumbangkan Rp 2 Triliun hingga Berujung pada Status Tersangka

Nasional
Beri Selamat ke Greysia-Apriyani, Ketua DPR: Atlet Perempuan Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata

Beri Selamat ke Greysia-Apriyani, Ketua DPR: Atlet Perempuan Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata

Nasional
Menkes: Kita Bersyukur Kasus Konfirmasi Covid-19 di Indonesia Sudah Menurun

Menkes: Kita Bersyukur Kasus Konfirmasi Covid-19 di Indonesia Sudah Menurun

Nasional
Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Wapres Harap Dana ZIS dan DSKL Dimanfaatkan untuk Penanganan Covid-19

Wapres Harap Dana ZIS dan DSKL Dimanfaatkan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X