Kompas.com - 27/03/2020, 18:00 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Igun Wicaksono, menyebut banyak anggotanya masih ditagih cicilan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan.

Padahal, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan kebijakan untuk menangguhkan cicilan kendaraan selama setahun bagi ojek atau pun supir taksi online. Penangguhan cicilan tersebut diberikan sebagai dampak dari pandemi virus corona (Covid-19).

Baca juga: Jokowi Beri Kelonggaran Cicilan untuk Ojek dan Sopir Taksi Online

Igun menyebut, setelah pernyataan Presiden itu, sejumlah anggotanya sudah mendatangi bank atau pun perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan.

Namun, mereka justru ditolak karena perusahaan beralasan belum mendapat pemberitahuan resmi terkait kebijakan penangguhan cicilan tersebut.

"Leasing juga mengeluarkan surat bahwa mereka ini belum dapat acuan atau pemberitahuan resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," kata Igun kepada Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Alhasil, menurut Igun, banyak pengemudi ojek online yang masih mendapat tagihan untuk membayar cicilan sepeda motornya bulan ini.

"Sudah ada yang ditagih-tagih, sudah banyak," kata dia.

Baca juga: OJK : Relaksasi Mencakup Kredit Pekerja Informal Seperti Ojek Online

Igun mengatakan, ia sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menangguhkan pembayaran cicilan ini.

Menurut dia, hal tersebut memang sangat membantu para pengemudi ojek online yang pendapatannya menurun karena kebijakan physical distancing.

Namun, ia berharap implementasi program ini benar-benar berjalan di lapangan.

"Jadi kita minta segera direalisasikan oleh pemerintah, oleh OJK, dan bisa segera diterapkan kepada seluruh perusahaan pembiayaan agar apa yang direncanakan pemerintah ini segera direalisasikan," ucap dia.

Jika tak ada langkah yang konkret di lapangan, Igun justru khawatir kebijakan pemerintah ini justru akan melahirkan konflik antara pengemudi dan pihak leasing.

Baca juga: Selama Wabah Corona, Debt Collector Dilarang Sita Kendaraan

 

Seperti yang terjadi belum lama ini, terjadi bentrok antara pengemudi ojek dan debt collector pihak leasing di Sleman, Yogyakarta.

"Nah kita juga inginkan hal ini konkret agar tidak ada konflik," kata Igun.

Dihubungi secara terpisah terkait keluhan asosiasi ojek online ini, Juru Bicara Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia enggan memberi tanggapan.

Angkie meminta hal ini ditanyakan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku pelaksana teknis kebijakan.

"Untuk teknis ini bisa langsung konfirmasi ke OJK," kata Angkie.

Sementara itu Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot belum merespon telepon atau pun pesan singkat dari kompas.com.

Baca juga: Jokowi: Dilarang Kejar Cicilan Ojek dan Sopir Taksi, apalagi Pakai Debt Collector

Penangguhan cicilan kendaraan selama setahun bagi ojek, supir taksi dan nelayan ini diumumkan Presiden Jokowi pada Selasa (24/3/2020) lalu.

Jokowi pun mengingatkan bank atau pun industri keuangan non bank untuk tidak mengejar cicilan para ojek, supir taksi dan nelayan selama setahun kedepan.

"Bank dan industri keuangan non-bank dilarang kejar-kejar angsuran apalagi menggunakan debt collector, itu dilarang," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Jokowi memastikan aparat kepolisian tidak akan segan-segan menindak industri keuangan yang melanggar ketentuan tersebut.

"Saya minta kepolisan mencatat," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos: Penyaluran PKH hingga BLT BBM Terealisasi di Atas 80 Persen

Kemensos: Penyaluran PKH hingga BLT BBM Terealisasi di Atas 80 Persen

Nasional
Pendaftaran Calon PPK Pemilu 2024 Ditutup, Keterwakilan Perempuan Lebih dari 30 Persen

Pendaftaran Calon PPK Pemilu 2024 Ditutup, Keterwakilan Perempuan Lebih dari 30 Persen

Nasional
Richard Eliezer Ungkap Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J

Richard Eliezer Ungkap Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Bongkar Skenario Sambo, Bharada E: Saya Merasa Berdosa, Dihantui Mimpi Buruk

Bongkar Skenario Sambo, Bharada E: Saya Merasa Berdosa, Dihantui Mimpi Buruk

Nasional
Belum Ada Jadwal Fit And Proper Test Calon Panglima, Dasco: Masih Sibuk...

Belum Ada Jadwal Fit And Proper Test Calon Panglima, Dasco: Masih Sibuk...

Nasional
Jokowi: Investasi Jadi Rebutan Semua Negara, Kita Jangan Persulit

Jokowi: Investasi Jadi Rebutan Semua Negara, Kita Jangan Persulit

Nasional
Kuasa Hukum: Sidang Perdana Korban Gagal Ginjal Digelar 13 Desember

Kuasa Hukum: Sidang Perdana Korban Gagal Ginjal Digelar 13 Desember

Nasional
Survei Charta Politika: Ganjar Akan Tetap Dipilih Mayoritas Pendukungnya jika Jadi Capres Partai Lain

Survei Charta Politika: Ganjar Akan Tetap Dipilih Mayoritas Pendukungnya jika Jadi Capres Partai Lain

Nasional
Sepi Peminat, Pendaftaran PPK Pemilu 2024 di 4 Kecamatan Diperpanjang

Sepi Peminat, Pendaftaran PPK Pemilu 2024 di 4 Kecamatan Diperpanjang

Nasional
Cerita Jokowi Bertemu Pemimpin Negara G20: Semuanya Pusing

Cerita Jokowi Bertemu Pemimpin Negara G20: Semuanya Pusing

Nasional
Tegur Kepala Daerah yang Tak Maksimalkan APBN, Jokowi: Ini Keliru Besar!

Tegur Kepala Daerah yang Tak Maksimalkan APBN, Jokowi: Ini Keliru Besar!

Nasional
Yudo Dipilih Jadi Calon Panglima TNI karena Dinilai Cepat Bangkit Usai Insiden KRI Nanggala

Yudo Dipilih Jadi Calon Panglima TNI karena Dinilai Cepat Bangkit Usai Insiden KRI Nanggala

Nasional
Survei Charta Politika: Sebagian Pendukung Urung Pilih PDI-P jika Tak Usung Ganjar Jadi Capres

Survei Charta Politika: Sebagian Pendukung Urung Pilih PDI-P jika Tak Usung Ganjar Jadi Capres

Nasional
Soal Calon Tunggal Panglima TNI, Pimpinan DPR: Enggak Perlu Dipermasalahkan, Itu Kewenangan Presiden

Soal Calon Tunggal Panglima TNI, Pimpinan DPR: Enggak Perlu Dipermasalahkan, Itu Kewenangan Presiden

Nasional
'Fit and Proper Test' Calon Panglima TNI Diharap Tak Cuma Formalitas

"Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI Diharap Tak Cuma Formalitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.