Polemik Internal TVRI dari Pecat Helmy Yahya hingga Nonaktif Tiga Direktur

Kompas.com - 28/03/2020, 08:20 WIB
Direktur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (kanan) didampingi kuasa hukum Chandra Hamzah (tengah) menyampaikan pembelaan terkait pemberhentian dirinya oleh Dewan Pengawas LPP TVRI saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Helmy Yahya menyampaikan sejumlah poin pembelaan terkait pemberhentiannya dari Dirut LPP TVRI dan akan menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc. Indrianto Eko SuwarsoDirektur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (kanan) didampingi kuasa hukum Chandra Hamzah (tengah) menyampaikan pembelaan terkait pemberhentian dirinya oleh Dewan Pengawas LPP TVRI saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Helmy Yahya menyampaikan sejumlah poin pembelaan terkait pemberhentiannya dari Dirut LPP TVRI dan akan menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik di internal LPP TVRI terus berlanjut. Semua polemik tersebut bermula dari pemecatan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya.

Helmy dipecat karena dianggap membuat TVRI terlalu mengejar rating.

Pemecatan tersebut menuai penolakan dari berbagai pihak, mulai dari karyawan hingga para petinggi TVRI.

Polemik pemecatan itu terus berbuntut panjang.

Kini tiga direktur TVTI dinonaktifkan oleh Dewan Pengawas (Dewas) karena dianggap tidak patuh dengan Dewas dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Helmy Yahyah.

Baca juga: Ini Alasan Dewan Pengawas Nonaktifkan 3 Direktur TVRI Terkait Kasus Helmy Yahya

Tiga direktur yang dinonaktifkan di antaranya Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra, Direktur Keuangan Isnan Rahmanto, dan Direktur Umum Tumpak Pasaribu.

Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Arief Hidayat Thamrin mengatakan, penonaktifkan itu memang masih berkaitan dengan kasus pemecatan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI.

"Penerbitan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian yang diikuti penonaktifan tiga direksi dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 menyusul pemberhentian Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI pada tangga 16 Januari 2020," kata Arief melalui keterangan pers, Jumat (27/3/2020).

Alasan penonaktifan

Arief mengatakan, Dewas TVRI memiliki alasan kuat untuk menonaktifkan ketiga direktur tersebut.

"Adanya pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang telah dilakukan. Sebagian besar pelanggaran mantan direktur utama saudara Helmy Yahya yang melibatkan tiga anggota direksi tersebut," ungkap Arief.

Salah satu alasannya, kata dia, tiga direktur diduga telah melakukan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan.

"Sebagian besar pelanggaran mantan direktur utama saudara Helmy Yahya yang melibatkan tiga anggota direksi tersebut," ungkap dia.

Baca juga: Dinonaktifkan Dewan Pengawas, Direktur Umum TVRI Akan Beri Pembelaan

Alasan selanjutnya, tunggakan pembayaran utang TVRI terhadap Mola TV atau Liga Inggris yang tak kunjung dibayar.

Menurut Arief, karena tunggakan pembayaran utang sejak November 2019 tersebut, nominal pembayaran utang menjadi lebih besar.

"Utang pada Mola TV yang jatuh tempo November 2019 yang dijanjikan dibayarkan melalui PNBP sampai Maret 2020 belum dapat dipenuhi pembayarannya," ujar Arief.

Baca juga: Alasan Dewas Nonaktifkan Tiga Direktur TVRI Dinilai Mengada-ada

Ia juga menduga ada upaya provokasi untuk mendiskreditkan Dewas yang diduga dilakukan pihak direksi pasca-pemecatan Helmy Yahya.

Dewas, kata Arief, juga kerap mendapat laporan adanya intimidasi di daerah terhadap satuan kerja yang mendukung Dewas dan tidak sejalan dengan direksi di Jakarta.

"Laporan dari kalangan kepala satuan kerja di daerah adanya semacam ancaman atau intimidasi kepada para satuan kerja di daerah yang mendukung Dewan Pengawas," ucap Arief.

Alasan mengada-ada

Mendengar alasan Dewas melakukan penonaktifan, Direktur Umum nonaktif LPP TVRI Tumpak Pasaribu angkat bicara.

Tumpak menilai alasan Dewas menonaktifkan dirinya dari jabatan karena dianggap ikut melakukan provokasi pasca-pemecatan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI terlalu mengada-ada.

"Ini yang menurut kami mengada-ada dan pegawai melalukan protes terhadap keputusan Dewas menghentikan Pak Helmy Yahya kan karena pegawai sudah tau kemajuan TVRI selama ini," kata Tumpak pada Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Pernyataan Helmy Yahya Seputar Pemecatannya dari Dirut TVRI

"Kemajuan TVRI selama ini diapresiasi pegawai kok malah Dewas memecat Helmy Yahya," sambungnya.

Oleh karena itu, Tumpak akan melakukan pembelaan terhadap tuduhan Dewas tersebut.

Waktu yang diberikan untuk pembelaan selama satu bulan. Dan Dewas bisa punya waktu dua bulan untuk melakukan pemberhentian permanen.

"Langkah kami pertama adalah klarifikasi terhadap penonaktifan karena istilah nonaktif tidak dikenal dalam PP (Peraturan Pemerintah) 13 Tahun 2005 dan tahap kedua akan memberikan pembelaan atas tuduhan dewas," ujar Tumpak.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Nasional
Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Nasional
Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Nasional
Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Nasional
Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan 'E-Jaring'

Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan "E-Jaring"

Nasional
Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

Nasional
Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Nasional
Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Nasional
Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Nasional
121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Nasional
Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X