Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Butuh Jutaan APD jika Wabah Covid-19 Terjadi hingga September

Kompas.com - 27/03/2020, 17:46 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko PolhukamMahfud MD mengungkapkan, pemerintah membutuhkan jutaan alat pelindung diri (APD) apabila wabah Covid-19 atau virus corona terus menyebar hingga September.

Hal itu ia ungkapkan dalam menanggapi stok APD nasional yang hanya tersisa 19.000 di gudang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Baca juga: Usai Distribusikan 151.000 ke Seluruh Provinsi, Stok APD Sisa 19.000

"Kita memerlukan jutaan, bahkan sekurang-kurangnya ratusan ribu, menurut rapat tadi kalau diperkiran secara pesimis, misalnya situasi ini akan berlangsung sampai sekian bulan," ujar Mahfud dalam video konference bersama wartawan, Jumat (27/3/2020).

"Kita menghitung risiko yang paling berat. Kalau yang optimis pertengahan April turun, kalau yang pesimis bisa sampai September bencana ini," katanya.

Mahfud menjelaskan faktor pesimistis itu sebagai antisipasi apabila penyebaran virus corona berlangsung lama.

Sebab, penggunaan APD tidak bisa digunakan selama-lamanya.

Dia juga memastikan dalam antisipasi tersebut, Pemerintah telah melakukan penghitungan anggaran untuk pengadaan jutaan APD.

Baca juga: Organisasi Perawat Minta APD: Supaya Kami Tak Mati Konyol!

Di lain pihak, Mahfud mengungkapkan APD yang didatangkan dari luar maupun produksi dalam negeri sudah dalam kondisi siap untuk didistribusikan.

Tak hanya itu, APD impor juga akan segera didatangkan yang khusus diperuntukkan bagi tenaga medis.

"Beberapa yang impor dari luar negeri untuk memenuhi keutuhan APD bagi dokter maupun perawat dan lain-lain itu semuanya sudah siap, Insya Allah dalam waktu yang enggak lama (didistribusikan)," terang dia.

Baca juga: IDI: Laporan dari RS Rujukan Stok APD Hanya Cukup untuk Sepekan

Diberitakan, Perwira Pembantu IV/ Operasi Dalam Negeri, Staf Operasi TNI Kolonel Inf. Aditya Nindra Pasha mengatakan, saat ini pemerintah masih mampunyai stok 19.000 alat pelindung diri (APD).

 

Jumlah tersebut dicatatkan setelah 151.000 dari 170.000 APD didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia.

"Sampai dengan pagi ini sudah terdistribusi 151.000 sehingga cadangan nasional yang ada adalah 19.000," ujar Aditya dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: UPDATE: Ada 153 Kasus Baru Positif Covid-19, Papua Barat Catat Kasus Perdana

Meski demikian, jumlah APD yang tersisa dan disimpan di Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta itu bukan bebas untuk diambil seluruhnya.

Ada sejumlah provinsi yang belum mengambil APD itu meskipun pemerintah sudah mengalokasikannya.

Provinsi yang dimaksud, di antaranya adalah Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com