Kompas.com - 27/03/2020, 10:42 WIB
Pekerja menunjukkan alat pelindung diri buatan konveksi milik Riswan Halomoan di kawasan PIK, Penggilingan, Jakarta Timur, Kamis (26/3/2020). Konveksi ini memproduksi 1000 APD perhari pesanan dari berbagai rumah sakit untuk tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPekerja menunjukkan alat pelindung diri buatan konveksi milik Riswan Halomoan di kawasan PIK, Penggilingan, Jakarta Timur, Kamis (26/3/2020). Konveksi ini memproduksi 1000 APD perhari pesanan dari berbagai rumah sakit untuk tenaga medis yang menangani pasien COVID-19.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menyebut, stok alat perlindungan diri (APD) untuk tenaga kesehatan kian menipis.

Bahkan, di sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan bagi pasien Covid-19 stok APD dikabarkan hanya dapat bertahan untuk sepekan ke depan.

Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak untuk mencukupi kebutuhan APD dalam menangani perawatan pasien Covid-19.

Baca juga: 6 Tenaga Kesehatan Ini Isolasi Diri karena Pakai APD Jas Hujan

"Laporan kawan-kawan di lapangan begitu. Ada yang mengatakan persediaan APD di rujukan hanya bisa bertahan seminggu atau tujuh hari kedepan. Jadi memang harus terus mendapatkan suplai dan distribusi yang baik," kata Daeng usai menerima bantuan APD dari DPP PKS di Jakarta, Kamis (26/3/2020), dalam keterangan tertulis.

Daeng menegaskan, diperlukan kerja sama dari seluruh pihak untuk menangani wabah Covid-19. Tentunya, inisiatif yang telah dilakukan PKS, sebut dia, dapat ditiru oleh pihak lainnya.

"Kita semua yang menghadapi harus bergotong royong, jadi tidak hanya pemerintah tapi semua pihak membantu," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, bantuan APD yang diserahkan PKS secara simbolik ini merupakan upaya partai dalam memberikan kontribusi terhadap tenaga medis.

"PKS secara kebijakan sudah memasuki fase kedua. Yang pertama memberikan bantuan dan penyadaran ke masyarakat. Fase kedua memberikan kontribusi kepada tenaga medis. Seluruh struktur dan anggota legislatif sudah bergerak memberikan bantuan," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tiru Inggris Tangani Kelangkaan APD di Tengah Pandemi Covid-19

Adapun APD yang diserahkan meliputi baju hazmat lengkap, sarung tangan, masker, kacamata dan hand sanitizer.

Selain menyerahkan bantuan, Sohibul menyatakan, pihaknya ingin mendengarkan secara langsung situasi terkini dalam penanganan Covid-19 dari para dokter.

"Nah, kami akan memperjuangkan itu. Mengingat pada kondisi saat ini, IDI adalah stakeholder utama," ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Nasional
IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

Nasional
Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Nasional
Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Nasional
KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

Nasional
RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

Nasional
Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Nasional
Panglima TNI Sidak ke Rusun Nagrak, 5 Lantai Bisa Digunakan Pasien Covid-19

Panglima TNI Sidak ke Rusun Nagrak, 5 Lantai Bisa Digunakan Pasien Covid-19

Nasional
Kritik Erick Thohir Soal Ivermectin, Anggota DPR: Seperti Jualan Obat

Kritik Erick Thohir Soal Ivermectin, Anggota DPR: Seperti Jualan Obat

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di Sejumlah Daerah, Pemerintah Diminta Tunda PTM Terbatas

Lonjakan Kasus Covid-19 di Sejumlah Daerah, Pemerintah Diminta Tunda PTM Terbatas

Nasional
Jadwal Seleksi Guru PPPK Terbaru 2021, Pendaftaran Mulai Juni

Jadwal Seleksi Guru PPPK Terbaru 2021, Pendaftaran Mulai Juni

Nasional
Kemenkes Jelaskan Cara Ikuti Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum yang Dimulai Juli 2021

Kemenkes Jelaskan Cara Ikuti Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum yang Dimulai Juli 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X