Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/03/2020, 10:42 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menyebut, stok alat perlindungan diri (APD) untuk tenaga kesehatan kian menipis.

Bahkan, di sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan bagi pasien Covid-19 stok APD dikabarkan hanya dapat bertahan untuk sepekan ke depan.

Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak untuk mencukupi kebutuhan APD dalam menangani perawatan pasien Covid-19.

Baca juga: 6 Tenaga Kesehatan Ini Isolasi Diri karena Pakai APD Jas Hujan

"Laporan kawan-kawan di lapangan begitu. Ada yang mengatakan persediaan APD di rujukan hanya bisa bertahan seminggu atau tujuh hari kedepan. Jadi memang harus terus mendapatkan suplai dan distribusi yang baik," kata Daeng usai menerima bantuan APD dari DPP PKS di Jakarta, Kamis (26/3/2020), dalam keterangan tertulis.

Daeng menegaskan, diperlukan kerja sama dari seluruh pihak untuk menangani wabah Covid-19. Tentunya, inisiatif yang telah dilakukan PKS, sebut dia, dapat ditiru oleh pihak lainnya.

"Kita semua yang menghadapi harus bergotong royong, jadi tidak hanya pemerintah tapi semua pihak membantu," ujarnya.

Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, bantuan APD yang diserahkan PKS secara simbolik ini merupakan upaya partai dalam memberikan kontribusi terhadap tenaga medis.

"PKS secara kebijakan sudah memasuki fase kedua. Yang pertama memberikan bantuan dan penyadaran ke masyarakat. Fase kedua memberikan kontribusi kepada tenaga medis. Seluruh struktur dan anggota legislatif sudah bergerak memberikan bantuan," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tiru Inggris Tangani Kelangkaan APD di Tengah Pandemi Covid-19

Adapun APD yang diserahkan meliputi baju hazmat lengkap, sarung tangan, masker, kacamata dan hand sanitizer.

Selain menyerahkan bantuan, Sohibul menyatakan, pihaknya ingin mendengarkan secara langsung situasi terkini dalam penanganan Covid-19 dari para dokter.

"Nah, kami akan memperjuangkan itu. Mengingat pada kondisi saat ini, IDI adalah stakeholder utama," ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com