IDI Dukung Wacana Larangan Mudik demi Cegah Penularan Covid-19

Kompas.com - 26/03/2020, 12:00 WIB
Sebelum berangkat menuju daerah tujuan, Bus Medalsekarwangi disemprot disinfektan di terminal. Dok. Medal SekarwangiSebelum berangkat menuju daerah tujuan, Bus Medalsekarwangi disemprot disinfektan di terminal.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mendukung, wacana pemerintah melarang mudik masyarakat saat lebaran guna mengurangi dampak penyebaran Covid-19.

"Saya setuju itu. Dia disuruh tinggal dulu di rumah, jangan kemana-mana dulu dua minggu sampai sebulan. Itu nanti virus mati sendiri sudah tidak tersebar," kata Daeng kepada Kompas.com, Kamis (26/3/2020).

Dari total 790 kasus positif Covid-19, DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan penularan tertinggi dengan 463 kasus hingga saat ini.

Sementara diketahui, kenaikan presentase pemudik dari tahun ke tahun di kisaran 7 persen.

Tahun lalu, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik Lebaran 2019 dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai 14,9 juta orang.

Baca juga: Antisipasi Pekerja Migran Mudik Lebaran, Rusunawa di Tulungagung Jadi Tempat Isolasi PDP Corona

Itu artinya, imbuh Daeng, diperlukan langkah ekstra agar penularan Covid-19 saat mudik, terutama bagi mereka yang berasal dari wilayah DKI Jakarta, tidak terjadi.

Salah satunya dengan pengawasan ketat yang dilakukan baik oleh aparat keamanan maupun aparat pemerintahan.

"Itu sudah betul. Makanya saya bilang, itu bukan petugas kesehatan yang bisa melakukan itu, tapi aparat keamanan. Diawasi tidak boleh itu keluar Jakarta, itu menyebarkan virus kemana-mana itu," kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menganjurkan, agar masyarakat tidak pulang ke kampung halaman alias mudik pada musim lebaran tahun ini.

Keputusan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan pencegahan virus corona agar tidak menyebar lebih luas lagi ke penjuru Indonesia.

"Kami sudah bersepakat, hal yang paling utama adalah menjaga keselamatan masyarakat. Atas berbagai pertimbangan ini, kami melihat opsi kebijakan pelarangan mudik," kata Jodi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Pasien Corona Bertambah di Kabupaten Bogor Akibat Gelombang Mudik dari Jakarta, Satu Remaja Perempuan Positif Corona

Namun anjuran dilarang mudik tersebut, lanjut Jodi, masih belum tahap keputusan akhir. Sebab, akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo selaku pengambil keputusan.

“Semua ini masih belum ada keputusan final menunggu kondisi penyebaran virus Covid-19. Pemerintah mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat termasuk menghadapi puasa dan hari Raya Idul Fitri,” ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Nasional
BPJS Kesehatan akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

BPJS Kesehatan akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala 'Tracing' Kasus Covid-19

Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala "Tracing" Kasus Covid-19

Nasional
Kursi Terawan yang Kosong di 'Mata Najwa', Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Kursi Terawan yang Kosong di "Mata Najwa", Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Nasional
Legislatif Masuk Kelompok yang Akan Dapat Vaksin Covid-19, Satgas: Kami Masih Kaji

Legislatif Masuk Kelompok yang Akan Dapat Vaksin Covid-19, Satgas: Kami Masih Kaji

Nasional
Idap Beberapa Penyakit, Bapak Ini Rasakan Keuntungan Jadi Peserta JKN-KIS

Idap Beberapa Penyakit, Bapak Ini Rasakan Keuntungan Jadi Peserta JKN-KIS

Nasional
Tersangka Pencabulan Anak Jadi Plt Bupati Buton Utara, Mendagri Diminta Evaluasi

Tersangka Pencabulan Anak Jadi Plt Bupati Buton Utara, Mendagri Diminta Evaluasi

Nasional
Mahfud: Pemerintah Tak Larang Pemutaran Film G30S/PKI, asal...

Mahfud: Pemerintah Tak Larang Pemutaran Film G30S/PKI, asal...

Nasional
Pengangkatan Eks Anggota Tim Mawar Dapat Digugat ke Pengadilan

Pengangkatan Eks Anggota Tim Mawar Dapat Digugat ke Pengadilan

Nasional
Irjen Napoleon Ajukan Gugatan Praperadilan, Polri Klaim Telah Bekerja Profesional

Irjen Napoleon Ajukan Gugatan Praperadilan, Polri Klaim Telah Bekerja Profesional

Nasional
Febri Diansyah Bicara soal Pergulatan Batin, Pentingnya Indepensensi KPK, hingga Kemungkinan Terjun ke Poltik

Febri Diansyah Bicara soal Pergulatan Batin, Pentingnya Indepensensi KPK, hingga Kemungkinan Terjun ke Poltik

Nasional
Minimnya Tes Covid-19 di Indonesia dan Kendala Pelacakan Kontak...

Minimnya Tes Covid-19 di Indonesia dan Kendala Pelacakan Kontak...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kondisi Covid-19 di 9 Provinsi Setelah Ditangani Luhut | Indonesia Dinilai Bisa Beri Jawaban Lebih Elegan kepada Vanuatu

[POPULER NASIONAL] Kondisi Covid-19 di 9 Provinsi Setelah Ditangani Luhut | Indonesia Dinilai Bisa Beri Jawaban Lebih Elegan kepada Vanuatu

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Enam Tersangka Kasus Suap DPRD Jambi

KPK Perpanjang Penahanan Enam Tersangka Kasus Suap DPRD Jambi

Nasional
KPK Dalami Proyek-proyek Tersangka Kasus RTH Bandung

KPK Dalami Proyek-proyek Tersangka Kasus RTH Bandung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X